Bupati Tanggamus Siap Beberkan Aliran Uang ke Anggota DPRD

Surya Perkasa    •    Jumat, 17 Feb 2017 13:45 WIB
kasus suap
Bupati Tanggamus Siap Beberkan Aliran Uang ke Anggota DPRD
Bupati Tanggamus nonaktif Bambang Kurniawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/2/2017). Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, menyatakan siap membeberkan aliran uang ke anggota DPRD Tanggamus di pengadilan. Ini untuk menjawab kasus suap yang menjeratnya terkait pembahasan APBD Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung.

"Iya, saya siap (beberkan)," kata Bambang menjawab pertanyaan wartawan, usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 17 Februari 2017.

Bambang baru saja menandatangani surat pelimpahan tahap dua, artinya, ia segera disidang. Sebelum meninggalkan gedung KPK, ia mengatakan, ada tujuh atau delapan anggota DPRD Tenggamus yang menerima uang. "Sekitar Rp30 juta."

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Bambang menyebut beberapa nama anggota DPRD yang meminta uang dalam pembahasan APBD 2016 Kabupaten Tenggamus. Di antaranya, Pahlawan Usman, Nursyahbana, Hailina, Kurniawan, Tahzan, Herlan, dan Irwandi.

Bambang diduga memberikan uang Rp523.350.000 kepada anggota DPRD Tanggamus. 13 anggota DPRD yang menerima uang dari Bambang melaporkan hal itu ke KPK dan ditindaklanjuti ke Direktorat Gratifikasi KPK.

Para anggota DPRD itu, yakni Agus Munada, Nursyahbana, Heri Ermawan, Baharen, Herlan Adianto, Sumiyati, Fahrizal, Tahzani, Kurnain, Ahmad Parid, Tri Wahyuningsih, Hailina, dan Diki Fauzi.

Mereka menyerahkan uang dari Bambang ke KPK yang nilainya bervariasi. Agus Munanda mengembalikan Rp65 juta, Nursyahbana Rp40 juta, Heri Ermawan Rp30 juta, Baheran Rp64,8 juta, Herlan Adianto Rp65 juta, Sumiyati Rp38,6 juta.

Kemudian, Fahrizal Rp30 juta, Tahzani Rp29,9 juta, Kurnain Rp40 juta, Ahmad Parid Rp30 juta, Tri Wahyuningsih Rp30 juta, Hailina Rp30 juta, dan Diki Rp30 juta.

Bambang dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(TRK)