KontraS Kritik Upaya Banding Pemerintah atas Putusan KIP

Arga sumantri    •    Minggu, 27 Nov 2016 16:18 WIB
kasus munir
KontraS Kritik Upaya Banding Pemerintah atas Putusan KIP
Koordinator KontraS Haris Azhar (kanan) -- MTVN/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah coba lari dari tanggung jawab menuntaskan kasus Munir. Hal itu dibaca dari langkah pemerintah yang justru mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang dokumen tim pencari fakta (TPF) Munir.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, upaya banding pemerintah sulit diterima. Dia menyebut langkah itu seolah memberi kesan pemerintah tak serius mengungkap kasus Munir.

"Ini memang secara sengaja dan sadar, pemerintahan hari ini melalui Mensesneg, menunjukkan itikad tidak mau menyelesaikan kasus Munir," kata Haris di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

Buat Haris, aturan yang ada sudah jelas. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004, bahwa laporan TPF diserahkan ke Presiden, dan pemerintah harus membuka laporan tersebut ke masyarakat.

Haris menyatakan, pada 10 Oktober 2016, Majelis Komisioner KIP memutuskan dan menyatakan kalau dokumen hasil penyelidikan kasus Munir merupakan informasi publik. KIP juga mengeluarkan putusan kalau pemerintah wajib mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.

"KIP adalah lembaga negara, keberadaannya dilindungi undang-undang. Artinya, keputusannya patut ditaati," ucap Haris.

(Baca: Kemensetneg Ajukan Keberatan atas Keputusan KIP)

Haris membeberkan, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara telah mengajukan keberatan alias banding terhadap putusan KIP melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Isi banding Kemensetneg meminta PTUN Jakarta membatalkan putusan KIP dengan alasan pemerintah tidak menyimpan dokumen tersebut.

Padahal, lanjut Haris, pada 26 Oktober 2016, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan salinan dokumen TPF kasus Munir ke Kemensetneg.

"Dengan begitu, seharusnya pemerintah tidak lagi memiliki kendala untuk mengumumkan secara resmi dokumen tersebut kepada masyarakat," ujar Haris.

(Baca: Istana Tunggu Pengecekan Dokumen TPF dari Kejagung)

 


(NIN)