MA Terbitkan Aturan Baru Tentang Pemberkasan Kasasi

Arga sumantri    •    Jumat, 12 Jan 2018 15:30 WIB
mahkamah agung
MA Terbitkan Aturan Baru Tentang Pemberkasan Kasasi
Kepala Biro Humas MA Abdullah. Foto: Ramdani/MI

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA Nomor 9 Tahun 2017, yang mengatur format atau template pedoman putusan perkara di tingkat kasasi tahun 2018. Pengaturan ini diyakini membuat proses minutasi atau pemberkasan perkara di tingkat kasasi menjadi lebih cepat. 

“Yang selama ini (pemberkasan) bisa berbulan-bulan. Berkas putusan jadi lebih simpel dan tidak banyak halaman,” kata Kepala Biro Humas MA Abdullah, di gedung MA Jakarta Pusat, Jumat 12 Januari 2018.

Selama ini, kata Abdullah, berkas putusan perkara tingkat kasasi bisa mencapai ribuan halaman. Hal itu membuat proses pemberkasan perkara butuh waktu lama. 

Dalam format baru ini, kata Abdullah, berkas putusan tak lagi menyertakan keterangan saksi dan bukti. Sebab, hal itu telah dijelaskan di pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri. 

Syarat utama dari Perma ini adalah penjelasan keterangan harus sudah lengkap dan sempurna di berkas putusan pengadilan tingkat pertama. 

“Pengadilan putusan tingkat pertama harus lengkap. Kalau tidak lengkap akan jadi masalah di tingkat kasasi,” ujar Abdullah. 

Baca: MA Memutus 15.967 Perkara Sepanjang 2017

Abdullah menjamin berkas perkara itu tak akan membuat pihak yang membacanya kebingungan, meski dibuat lebih sederhana. Sebab, pertimbangan penting dalam perkara tersebut tetap dijelaskan secara rinci. 

“Jadi yang ditonjolkan adalah pertimbangannya. Sekarang kami sosialisasi dulu ke internal, baru kemudian keluar ke lembaga-lembaga yang berkaitan,” ucapnya.

Masih Sosialisasi
Abdullah memastikan, Perma yang diteken pada Desember 2017 itu bakal diberlakukan pada tahun ini. Perkara yang sudah diputuskan hakim pengadilan tingkat pertama per Januari 2018, akan mengacu pada Perma No. 9 Tahun 2017 dalam proses pemberkasan di tingkat kasasi. 

"Semua perkara yang putusannya per Januari 2018, akan dibuat template putusan sesuai Perma Nomor 9 Tahun 2017," ujarnya. 

Baca: Hatta Ali Klaim 2017 Tahun Pembersihan Mahkamah Agung

Saat ini, kata dia, pihaknya masih menyosialisasikan Perma baru ini secara internal. Sosialisasi dilakukan kamar pengawasan bidang perdata maupun pidana.

Setelah itu, MA menyosialisasikannya ke pihak luar dan masyarakat. Abdullah menyebut, semua lembaga di luar MA, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI dan Komisi Yudisial wajib mengetahui Perma soal format pemberkasan putusan tingkat kasasi ini. Sebab, lembaga itu merupakan tempat mengadu warga dalam mencari keadilan. 

"Sehingga masing-masing lembaga memahami. Tujuannnya mempercepat proses penyelesaian, sehingga cepat diterima masyarakat yang mencari keadilan," ujarnya.




(AZF)