Presiden pun tak Bisa Larang Susi Tenggelamkan Kapal

Wandi Yusuf    •    Rabu, 10 Jan 2018 17:24 WIB
kelautan dan perikananpenenggelaman kapal
Presiden pun tak Bisa Larang Susi Tenggelamkan Kapal
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri) didampingi Koordinator Staf Khusus Satgas IUU Fishing Mas Achmad Santosa (kiri) di gedung DPR, Jakarta. Foto: Antara/Wahyu Putro A

Jakarta: Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas IUU Fishing) Mas Achmad Santosa menyatakan perintah agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tak menenggelamkan kapal, salah alamat. Pasalnya, penenggelaman kapal itu sudah berada di ranah pengadilan.

"Kecuali jika Menteri Susi yang langsung memimpin penenggelaman kapal itu," kata Ota, sapaan Mas Achmad, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 10 Januari 2018.

Namun, kata dia, Susi belum pernah memerintahkan langsung penenggelaman kapal. "Harap diingat, Ibu Susi belum pernah exercise penenggelaman jenis ini (penenggelaman langsung)."

Ota mengatakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan membagi tiga jenis penenggelaman. Pertama, penenggelaman seketika (di tengah laut) ketika pemerintah mendapati adanya praktik penangkapan ikan ilegal. Kedua, penenggelaman berdasarkan penetapan pengadilan di tahap penyidikan atau penuntutan. Dan ketiga, penenggelaman karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi putusan).

"Melihat ketiga pola penenggelaman itu, perintah atau larangan penenggelaman kapal ke ibu Susi salah alamat," kata mantan pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo pun tak bisa serta merta melarang menteri menghentikan penenggelaman kapal. "Apalagi ini perintah lisan Menko (Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan). Karena, (penenggelaman kapal) diatur di dalam UU melalui penetapan atau putusan pengadilan, bukan kreasi Ibu Susi," kata dia.

Ota melanjutkan, ketika pengadilan secara inkrah meminta kapal dimusnahkan, maka harus segera ditenggelamkan.

"Kecuali jika perintahnya hanya 'dirampas untuk negara', maka tak boleh ditenggelamkan," kata dia. Hal ini terjadi pada kapal pengangkut ikan berbendera Thailand, Silver Sea 2 (SS2), yang saat ini masih ada di Sabang, Aceh.

Baca: Menko Luhut Ingin Kapal Sitaan Dimanfaatkan Nelayan

Polemik penghentian penenggelaman kapal dimulai dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, 8 Januari. Ia meminta Menteri Susi tak lagi menenggelamkan kapal.

Alasannya, untuk menumbuhkan kepercayaan investor. Lagipula, kata Luhut, lebih bermanfaat jika kapal-kapal itu diberikan ke nelayan untuk dimanfaatkan.

Namun, Susi keberatan. Di sejumlah media sosial dia menerangkan jika penenggelaman kapal sudah diatur secara rinci di UU Perikanan.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah menenggelamkan 350 kapal asing. Kapal yang paling banyak ditenggelamkan adalah kapal berbendera Cina, yakni sebanyak 114 kapal.




(UWA)