Ada Janji Fee Rp4,4 Miliar untuk Bupati Batubara

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 14 Sep 2017 19:16 WIB
ott kpk
Ada Janji <i>Fee</i> Rp4,4 Miliar untuk Bupati Batubara
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas KPK. Foto: Antara/Septianda Perdana

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dijanjikan fee Rp4,4 miliar oleh pihak penyuap. Fee diberikan agar OK Karya meloloskan dua perusahaan menggarap tiga proyek infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

"Total KPK mengamankan uang tunai Rp346 juta. Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Jumat 14 September 2017.

Alex menyebut fee itu dijanjikan oleh Maringan dan Syaiful sebagai penyuap. Maringan berjanji memberikan fee sebesar itu dengan catatan PT Gunung Mega Jaya (GMJ) menggarap pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar.

Kemudian, OK Karya juga wajib mengegolkan PT Tombang dalam lelang pembangunan Jembatan Sei Magung dengan nilai proyek Rp12 miliar. Sedangkan Syaiful menjanjikan OK Arya fee Rp400 juta untuk proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.

"Barang bukti Rp346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee dua proyek (pembangunan jembatan)," ujarnya.

KPK resmi menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain sebagai tersangka suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017. OK Arya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup.

Selain OK Arya, KPK juga menetapkan empat tersangka lain. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara Helman Hendardy, Sujendi Tarsono dari pihak swasta, dan dua orang selaku kontraktor proyek yakni Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Batubara Tersangka Suap

Dalam kasus ini OK Arya, Sujendi dan Helman sebagai pihak penerima suap. Sedangkan pihak pemberi suap adalah Syaiful dan Maringan.

Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




(UWA)