KY dan MA Harus Berkoordinasi soal Korupsi KTP-el

Lukman Diah Sari    •    Minggu, 13 Aug 2017 22:06 WIB
korupsi e-ktp
KY dan MA Harus Berkoordinasi soal Korupsi KTP-el
Ilustrasi KTP elektronik. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Hilangnya nama Setya Novanto dari putusan terdakwa Irman dan Sugiharto jadi salah satu alasan KPK naik banding. Komisi Yudisial (KY) juga disebutkan berencana membentuk tim untuk lakukan investigasi.
 
Peneliti Indonesia Corupption Watch Ardila Caesar menilai, yang paling penting saat ini adalah adanya koordinasi dan kerja sama antara KY dengan Mahkamah Agung (MA) dalam meneliti berkas putusan tersebut.
 
"Jangan sampai putusan rekomendasi yang dikeluarkan  KY nanti dipatahkan oleh MA," kata Ardila di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 13 Agustus 2017.
 
Bisa saja, kata dia, kelak nanti MA menyebut KY tak memiliki wewenang atau bisa saja menyebut hal tersebut masuk dalam teknis yudisial dan sebagainya. Makanya KY dan MA harus berkomunikasi agar tidak ada perbedaan pandang dan putusan yang saling membantah untuk kasus ini nantinya.

Baca juga: Pengadilan e-KTP Jangan 'Masuk Angin'

Berkas putusan Irman dan Sugiharto tidak memasukkan sejumlah individu dan korporasi secara komprehensif. Padahal, ada bukti dan fakta yang menyebut aliran dana mengalir ke sejumlah pihak yang lebih banyak dari hasil putusan.

Dalam putusan perkara korupsi KTP-el, sejumlah nama hilang. Padahal dakwaan yang disampaikan Tim Jaksa KPK menjabarkan aliran dana kepada sejumlah pejabat, swasta, dan anggota DPR.

Putusan Majelis Hakim yang dipimpin oleh John Halasan Butarbutar hanya menyebut sejumlah nama anggota DPR yang menerima uang haram proyek senilai Rp5,9 triliun. Di antaranya Miryam S Haryanu, Markus Nari dan, Ade Komarudin.

Politikus Hanura Miryam disebut menerima USD1,2 juta. Sementara itu Markus menerima USD400 ribu dan Rp4 miliar. Ade Komarudin sebagai Sekretaris Fraksi Golkar menerima USD100 ribu.

Sementara itu, korporasi yang diuntungkan dalam proyek ini juga tak diterangkan secara mendetail. Padahal, dalam dakwaan disebutkan negara merugi Rp2,3 triliun karena harga tender tidak wajar.

Klik: KPK Ajukan Banding Putusan Irman dan Sugiharto




(SUR)