Mendes Eko Siap Dikonfrontir di Sidang Suap Opini BPK

Surya Perkasa    •    Jumat, 14 Jul 2017 15:55 WIB
suap di bpk
Mendes Eko Siap Dikonfrontir di Sidang Suap Opini BPK
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menjawab pertanyaan wartawan ketika keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2017). Foto: Antara/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)  Eko Putro Sandjojo membantah mendorong Inspektur Jenderal Sugito menyuap Auditor Badan Pengawas Keuangan. Dia hanya mengakui mengarahkan anak buahnya memperbaiki laporan keuangan yang bermasalah.

"Sebelumnya kita belum wajar tanpa pengecualian. Banyak serah terima enggak dilaksanakan. Proses enggak dicatat baik," ujar Eko usai diperiksa selama 4 jam oleh penyidik, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jaya, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Eko mengaku hanya mengenal tersangka Rochmadi Saptogiri untuk membenahi masalah di kementeriannya. Namun, dia mengaku tidak tahu menahu soal suap dan dugaan saweran untuk mengumpulkan duit suap.

Dia mengaku, siap dikonfrontir dan membeberkan fakta yang ia ketahui soal kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangan tahun 2016 milik Kemendes PDTT.

"Silakan jika ingin dikonfrontasi," tegas dia.

Pejabat BPK dan Kemendes PDTT dicokok KPK karena kasus suap terkait audit laporan keuangan. Pejabat dua lembaga negara ini terindikasi jual beli opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan.

Dua auditor BPK, Rochmadi Saptogiri (RS) dan Ali Sadli (ALS) dicokok KPK dalam OTT. Keduanya diduga menerima suap dari Irjen Kemendes PDTT Sugito (SUG) dan Pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo (JBP).

KPK menyita uang Rp40 juta dari komitmen Rp240 juta terkait audit laporan keuangan Kemendes PDTT pad 2016. Selain uang itu, KPK juga menyita uang sebanyak Rp1,145 miliar dan US$3.000 dari ruang kerja RS di BPK.

RS dan ALS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, SUG dan JBP disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(MBM)

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

Yosef Sumartono Mengaku Tak Mengenal Setya Novanto

18 minutes Ago

KPK memeriksa Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dal…

BERITA LAINNYA