Eks Kadis Bina Marga Lampung Tengah Dihukum 2 Tahun Penjara

Damar Iradat    •    Selasa, 17 Jul 2018 05:26 WIB
kasus suap
Eks Kadis Bina Marga Lampung Tengah Dihukum 2 Tahun Penjara
Mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. ANT/Sigid Kurniawan.

Jakarta: Mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman divonis bersalah dalam kasus suap kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 

Tidak hanya itu, Taufik juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. 

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Taufik Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim M. Arifin saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018. 

Perbuatan Taufik dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi. Perbuatan itu menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan bagi Taufik. 

Sementara itu, pertimbangan yang meringankan, Taufik berlaku sopan selama proses pengadilan dan berterus terang, serta mengaku bersalah. Selain itu, ia juga masih memiliki tanggungan keluarga. 

Taufik dinilai terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah Periode 2014-2019 sejumlah Rp9,6 miliar. Perbuatan itu ia lakukan bersama Bupati Lampung Tengah nonaktif, Mustafa.

Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD yang diduga menerima fulus dari Taufik adalah Natalis Sinaga dan Rusliyanto serta Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana, dan Zainuddin.

Praktik rasuah ini berawal ketika Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini mengirimkan surat Pengajuan Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp300 miliar. Pinjaman Daerah itu diajukan untuk keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan.

Taufik dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 54 ayat 1 KUHPidana.


(DRI)