Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap Rp9,6 Miliar

Faisal Abdalla    •    Senin, 02 Jul 2018 17:03 WIB
Suap Bupati Mustafa
Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap Rp9,6 Miliar
Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Natalis Sinaga - ANT/Wahyu Putro A.

Jakarta: Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Natalis Sinaga, didakwa menerima suap sebesar Rp9,6 miliar. Suap diterima dari Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa.

"Menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang keseluruhannya berjumlah Rp9.695.000.000, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" kata Jaksa KPK, Ali Fikri, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Ali membeberkan praktik rasuah ini berawal ketika Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, mengirimkan surat Pengajuan Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tanggal 22 Mei 2017. Pinjaman Daerah itu diajukan untuk keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan. 

Setelah sejumlah pembahasan antara Pemkab Lamteng dan PT SMI, dihasilkan draf usulan final yang menyatakan sembilan ruas jalan dan satu jembatan lolos studi kelayakan. PT SMI bersedia menyediakan pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut dengan nilai total maksimal Rp300 miliar.

Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 30 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mustafa kemudian meminta persetujuan DPRD Lamteng ihwal rencana pinjaman kepada PT SMI tersebut melalui surat nomor 900/1085/B.a.VII.02/2017 tertanggal 18 Agustus 2018.

(Baca juga: Bupati Lampung Tengah Pakai Uang Suap untuk Santunan)

Menindaklanjuti permohonan Mustafa, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rapat. Rapat dipimpin oleh Natalis, namun rapat itu belum menghasilkan keputusan lantaran semua fraksi meminta waktu untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai masing-masing.

Tanggal 25 Oktober 2017, Natalis bersama sejumlah pimpinan DPRD Lamteng melakukan pertemuan dengan Mustafa di Hotel Sheraton, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Mustafa menyampaikan kepada anggota DPRD yang hadir mengenai tujuan atas rencana pinjaman daerah, serta meminta pihak DPRD agar dapat memberikan dukungan dan menyetujui usulan pinjaman daerah tersebut," beber Ali.

Tanggal 31 Oktober 2017, dilaksanakan rapat pembahasan KUA PPAS APBD Lamteng TA 2018 terkait rencana pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT SMI. Namun dalam rapat itu, mayoritas fraksi menolak usulan tersebut. Natalis lalu mengusulkan agar Banggar DPRD Lamteng melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada PT SMI.

Mengetahui sebagian besar fraksi menolak rencana pinjaman tersebut, Mustafa lalu menemui Natalis di rumah dinasnya. Dalam pertemuan itu, Mustafa meminta Natalis agar dirinya beserta fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui usulan pinjaman kepada PT SMI. 
Mustafa juga meminta Natalis memengaruhi Fraksi Partai Gerindra dan Partai Demokrat untuk ikut menyetujui rencana tersebut.

"Untuk keinginan itu, terdakwa meminta Mustafa menyediakan uang Rp5 miliar yang akan diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, dan anggota DPRD. Permintaan terdakwa disanggupi Mustafa," beber Ali.

(Baca juga: Gerindra Disebut Minta Rp2,5 Miliar ke Bupati Mustafa)

Pada November 2017, Mustafa mengutus Kadis Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman, untuk merealisasikan permintaan Natalis. Selanjutnya, Natalis menghubungi Taufik Rahman dan meminta tambahan uang Rp3 miliar. Permintaan itu diamini Mustafa.

Untuk merealisasikan permintaan Natalis, Mustafa meminta Taufik Rahman untuk mengumpulkan uang dari para rekanan yang nantinya akan mengerjakan proyek di tahun 2018 yang pembiayaannya berasal dari pinjaman PT SMI. Taufik berhasil mengumpulkan uang Rp12,5 miliar.

Setelah uang terkumpul, Mustafa meminta Taufik agar menyerahkan uang tersebut kepada Natalis. Uang itu diserahkan kepada Natalis melalui sejumlah pihak secara bertahap dalam periode November-Desember 2017. Total uang yang diserahkan seluruhnya sebesar Rp8.695.000.000.

"Bahwa setelah adanya pemberian uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp8,6 miliar, maka unsur pimpinan DPRD Lamteng mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Lampung Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang persetujuan rencana pinjaman daerah Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI," kata Ali.

Natalis didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31 tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. 

(Baca juga: Bupati Mustafa Lobi DPRD Soal Pinjaman untuk APBD)




(REN)