Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Terlibat Suap Rp3,6 Miliar

Faisal Abdalla    •    Jumat, 18 May 2018 05:14 WIB
kasus korupsi
Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Terlibat Suap Rp3,6 Miliar
Terdakwa kasus suap pembangunan RSUD Damanhuri, Kalsel Donny Witono (tengah) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/4). MI/Ramdani.

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit dan Ketua Kadin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani terlibat dalam kasus suap yang menjerat Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. 

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, keduanya diduga ikut menerima uang dari Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono sebesar Rp3,6 miliar. 

"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuataan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuataan berlanjut menerima hadiah Rp 3,6 miliar," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018. 

Kasus ini berawal ketika perusahaan Donny, PT Menara Agung Pusaka, mengikuti proses lelang untuk pekerjaan pembangunan ruang perawatan RSUD H Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat proses lelang tengah berlangsung, Donny berusaha menemui Bupati Latif, namun saat itu ia menolak bertemu. 

Donny lalu meminta bantuan Fauzan Rifani untuk mendekati Bupati Latif. Kepada Fauzan, Donny menyampaikan keinginannya agar PT Menara Agung Pusaka dijadikan pemenang lelang proyek pembangunan ruang perawatan tersebut. 

Fauzan lantas menindaklanjuti keinginan Donny dengan menemui Bupati Latif di rumah dinasnya. Dari hasil pertemuannya dengan Bupati, Fauzan diminta meneruskan keinginan Donny tersebut kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan super VIP RSUD H Damanhuri Barabai. 

Setelah itu, PT Menara Agung Pusaka diumumkan sebagai pemenang lelang. Pada 11 April 2017, dilakukan penandatanganan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rudi Yushan Nafarin dengan Donny Witono. 

"Adapun isi kontrak antara lain masa pengerjaan proyek ditentukan selama 260 hari kalender dengan nilai kontrak sejumlah Rp54.451.927.000 setelah dipotong pajak menjadi Rp48.016.699.263," imbuh Jaksa KPK. 

Setelah itu, Fauzan meminta Abdul Basit selaku Direktur Utama PT Sugriwa Agung, perusahaan yang sebetulnya milik Bupati Latif sendiri untuk menghitung besaran fee proyek Pembangunan Ruang Perawatan RSUD H Damanhuri Barabai. Abdul Basit bahkan disebut sudah terbiasa menghitung fee proyek-proyek yang diperuntukan bagi Bupati Latif. 

"Abdul Basit kemudian membuat catatan penerimaan fee dengan besaran 7,5% dikali nilai total proyek setelah dipotong pajak, sehingga diperoleh total fee sejumlah Rp3.601.252.444," ungkap Jaksa KPK. 

Atas permintaan fee dengan jumlah tersebut, Donny kemudian memberikan dua lembar bilyet giro (BG) kepada Fauzan di Hotel Madani Barabai. Pencairan fee disepakati dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dicairkan sejumlah Rp1,8 miliar, dan Rp1,8 miliar sisanya dicairkan pada saat pekerjaan proyek selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2017. 

Setelah PT Menara Agung Pusaka menerima pembayaran uang muka pekerjaan, Bupati Latif meminta Fauzan untuk mencairkan BG yang telah jatuh tempo. Namun pencairan itu tak berhasil dilakukan karena proses pemindahan buku di Bank Mandiri cabang Barabai gagal. 

Lalu pada 30 Mei 2017, Fauzan menemui Donny di kantornya di Cengkareng, Jakarta Barat, untuk melakukan proses pemindahan buku ke rekening Bank Mandiri milik Fauzan. Uang yang dicarikan sejumlah Rp1.820.450.000 dengan rincian Rp1,8 miliar untuk Bupati Latif dan Rp20.450.000 untuk dirinya sendiri. 

Pada awal Januari 2018, Fauzan kembali menagih pembayaran sisa fee sebesar Rp1,8 miliar. Donny menjanjikan bakal segera mengirimkan pembayaran fee tersebut dan meminta keringanan denda keterlambatan. Ia juga menjanjikan akan mengirimkan uang sejumlah Rp25 juta untuk Fauzan. 

Setelah pembayaran dari Donny diterima, Bupati Latif menghubungi Fauzan yang menanyakan perihal pembayaran fee tersebut. Fauzan menjawab uang yang dimaksud sudah diterima. Bupati Latif lalu meminta Fauzan memasukan uang sejumlah Rp1,8 miliar tersebut ke rekening koran milik PT Sugriwa Agung. 

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. 


(DRI)