Media Sosial Diharap Mematuhi Peraturan di Indonesia

Syarief Oebaidillah    •    Senin, 17 Jul 2017 11:34 WIB
media sosialterorisme
Media Sosial Diharap Mematuhi Peraturan di Indonesia
Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) Ibnu Hamad--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berencana menutup media sosial jika masih terus memuat konten negatif. Tapi, niat itu bukan masalah sederhana.

“Persolannya bukan pada menutup keempat medsos atau yang lainnya, tapi meminta demi hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) Ibnu Hamad saat dihubungi Media Indonesia, Minggu 16 Juli 2017.

Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter diminta menaati peraturan di Indonesia. Pemerintah tak hanya melihat masalah radikalisme dari aspek politik, tetapi juga kepribadian bangsa, yaitu Pancasila.

Baca: Pemerintah Ancam Tutup Facebook hingga Youtube

Menurut Ibnu, yang radikal itu bukan hanya mereka yang mengusung ideologi anti-Pancasila. Tapi, juga mereka yang mengusung pemikiran dan prilaku anti-Pancasila, seperti ateis, pornografi, penodaan agama, penghinaan terhadap suatu golongan.

"Jadi, lindungilah kami selaku warga negara dari postingan postingan seperti kata-kata, gambar tetap ataupun gambar bergerak yang merusak kesehatan dan moral Pancasila,” tegasnya.

Baca: Pemerintah Serius Hendak Menutup Media Sosial

Ibnu menyarankan provider diajak bicara agar berbisnis sesuai hukum di Indonesia. "Jika tak mau mengikuti hukum di Indonesia, paksa mereka hengkang dari bumi pertiwi," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengancam akan menutup media sosial dan situs berbagi, seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga Youtube. Hal itu jika mereka tidak menutup akun-akun yang berisi muatan radikalisme.

Sebanyak 11 domain name system Telegram bahkan sudah diminta untuk diblokir. Ancaman disuarakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara seusai menghadiri deklarasi antiradikalisme di Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat 14 Juli 2017.

"Saya saat bulan puasa mengutus dirjen untuk mendatangi (penyedia platform). Kalau tidak ada perbaikan, kita akan serius," tegas Rudi.

Ia menambahkan, platform medsos tersebut enggan menutup seluruh akun berkonten radikalisme karena di negara asal mereka harus melalui pengadilan.

Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya mencegah penyebaran radikalisme, antara lain menutup situs dan pemblokiran akun di medsos. Namun, pemblokiran akun perlu melibatkan platform.

Kementerian Kominfo pun telah meminta internet service provider untuk memblokir 11 domain name system (DNS) milik Telegram. Ke-11 DNS itu ialah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampaknya, layanan Telegram versi web tidak bisa diakses melalui komputer.

Chief Excecutive Officer (CEO) Telegram, Pavel Durov, melalui cuitan, mengungkapkan keheranannya mengapa layanan mereka diblokir.

"Aneh, kami tidak pernah mendapatkan permintaan/protes dari pemerintah Indonesia. Kami akan selidiki dan membuat pengumuman," kata Durov dalam akun Twitter-nya, @durov, membalas cicitan seorang netizen.


(YDH)

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

14 minutes Ago

Zuhro menilai kasus yang menjerat Novanto merupakan kasus terberat yang pernah menimpa pemimpin…

BERITA LAINNYA