KPK Tunggu Zumi Zola Ungkap Kasus Lain di Jambi

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 29 May 2018 10:33 WIB
ott anggota dprd jambi
KPK Tunggu Zumi Zola Ungkap Kasus Lain di Jambi
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Aprilio Akbar

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu keseriusan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola mengungkap kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemprov Jambi. Salah satunya dengan membeberkan nama besar lain yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.

"Ya kita lihat nanti saja, siapa yang ingin diungkap karena pengajuan itu kan baru ya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.

Selain mengungkap pihak yang terlibat, syarat lain menjadi justice collaborator (JC) adalah Zumi Zola dipersilakan membongkar praktik korupsi yang belum terendus KPK atau penegak hukum lainnya.

"Kalau konsep JC itu sejak awal memang dia bisa membongkar sebuah kasus yang mungkin saja secara umum kita tidak mengetahui kasus tersebut," ujarnya.

Untuk itu, Zumi Zola diharapkan segera memberikan semua informasi dan bukti konkret kepada penyidik, baik terkait nama-nama yang terlibat dalam kasus gratifikasi atau pun dugaan rasuah pada kasus lainnya.

Baca: Zumi Zola Ajukan Diri Jadi Justice Collabolator

"Karena yang bersangkutan ini kan kepala daerah ya. Tentu saja punya akses kepada penganggaran, terhadap dokumen-dokumen, atau juga mengetahui siapa yang bisa memperkuat keterangannya, tentu akan lebih baik lagi," ucap dia.

"Tapi yang akan kita nilai adalah, apakah keterangan yang diberikan tersebut signifikan atau tidak, yang bisa mengungkap peran pelaku-pelaku lain, terutama pelaku lebih besar," pungkasnya.

KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola bersama dengan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar. Zumi Zola dan Arfan diduga kuat 'memalak' sejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi.

Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu pun disiapkan Zumi Zola sebagai 'uang ketok' agar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Baca: KPK Telisik Dugaan TPPU di Kasus Zumi Zola

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Belakangan, KPK juga tengah mengusut dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Zumi Zola.


(DMR)