Ahli Sebut Dokter Boleh Tangani Pasien Buron

Damar Iradat    •    Jumat, 18 May 2018 13:56 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Ahli Sebut Dokter Boleh Tangani Pasien Buron
Terdakwa kasus merintangi penyidikan korupsi KTP elektronik Bimanesh Sutarjo (kiri) menyimak keterangan saksi di persidangan. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Seorang dokter disebut bisa menangani buronan yang tengah dicari oleh penegak hukum. Tak ada aturan khusus yang melarang dokter memeriksa buron. 

Hal tersebut diungkap oleh Dokter RS Mayapada Jose Roesma yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo. Menurut Jose, tugas utama seorang dokter yakni memeriksa pasien apapun kondisinya. 

"Pertama, ya kita obati pasien dalam kondisi apapun dan apapun yang saya lihat itu rahasia saya dan pasien, kecuali diperintah oleh pengadilan," kata Jose di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Mei 2018. 

Baca: Dokter Bimanesh Bersaksi di Sidang Fredrich

 
Menurutnya, setiap dokter bertugas menangani pasien. Jika pasien tersebut bermasalah secara hukum, hal itu baru kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen rumah sakit, dalam hal ini bisa ke direktur rumah sakit terkait. 

"Tugas saya sebagai dokter hanya memeriksa, kalau memang buronan segala macam, ya kita laporkan ke pimpinan rumah sakit atau staf ahli di manajemen rumah sakit," tuturnya. 

Bimanesh Sutarjo sebelumnya didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Ia diduga bekerja sama dengan advokat Fredrich Yunadi agar Novanto tak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu Novanto tengah dicari KPK lantaran terlibat dalam skandal korupsi KTP elektronik. Novanto sempat mengalami kecelakaan dalam pelariannya dan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tempat Bimanesh praktik sebagai dokter ahli hipertensi.

Bimanesh didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(YDH)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA