Suap Bupati Subang Pakai Kode 'Itunya'

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 15 Feb 2018 00:21 WIB
OTT Bupati Subang
Suap Bupati Subang Pakai Kode 'Itunya'
Bupati Subang Imas Aryumningsih/ANT/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, keempat tersangka suap perizinan pabrik-pabrik di lingkungan Pemkab Subang menggunakan kode khusus dalam penyebutan uang suap. Hal itu dilakukan untuk menyamarkan praktik rasuah dari lembaga penegak hukum.

"Dalam komunikasi pihak-pihak terkait dalam kasus ini, digunakan kode 'itunya' yang menunjuk pada uang akan diserahkan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2018.

Basaria mengatakan, komitmen fee awal antara pemberi dengan perantara sebesar Rp4,5 miliar. Sedangkan, komitmen fee antara Bupati dengan perantara hanya Rp1,5 miliar.

Namun, saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tim KPK baru menemukan uang sebesar Rp337.378.000 yang disita dari sejumlah orang dan sejumlah lokasi.

Rinciannya, Dari seseorang bernama Data yang berada di Rest Area Cileunyi Bandung, tim KPK menyita uang sebesar Rp62.278.000. Sedangkan, dari tangan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Asep Santika, tim KPK menyita uang Rp225.050.000.

Sementara itu, dari Kepala Seksi Pelayanan Perizinan DPMPTSP, Sutiana mengamankan uang senilai Rp50 juta. Uang tersebut diduga untuk memuluskan perizinan pendirian pabrik kepengurusan izin PT ASP dan PT PBM.

Baca Juga: Kronologi Tangkap Tangan Bupati Subang

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih (IA) sebagai tersangka. Selain Imas, dua orang, Data dan Asep Santika, juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan, pihak swasta bernama Miftahhufin (MTH), turut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Atas perbuatannya, Miftahhufin selalu pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Imas, Data dan Asep selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(AGA)