Gugat Putusan KIP Soal Kasus Munir Pemerintah Dinilai Beri Contoh Buruk

Arga sumantri    •    Senin, 28 Nov 2016 05:41 WIB
kasus munir
Gugat Putusan KIP Soal Kasus Munir Pemerintah Dinilai Beri Contoh Buruk
Pengunjung memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Langkah pemerintah mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait pengungkapan dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) pembunuhan Munir Said Thalib dikritik. Upaya itu dinilai sebagai langkah mundur pemerintah dalam komitmen penuntasan kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

"Adalah contoh yang buruk dari lembaga negara," kata Mantan Anggota TPF Amirudin Al-Rahab di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

Amirudin menilai gugatan banding pemerintah yang diwakili Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah salah langkah. Amirudin bilang mestinya pemerintah bisa memberi contoh yang lebih baik kepada lembaga lain melalui kasus Munir.

"Dalam posisi ini harusnya langsung umumkan dan tidak buat berlarut-larut. Contoh buruk ini tidak bisa kita terima," ucap Amirudin.

Dia menjelaskan, banyak faktor yang membuat publik terus minta kasus pembunuhan Munir dibuka terang benderang. Salah satunya, lantaran pokok persoalan dari kasus pembunuhan Munir saat ini dinilai belum jelas.

"Polycarpus dihukum hanya karena pelaku lapangan. Lalu muncul tanda tanya, apa motifnya? Dia tidak ada hubungan dengan Munir," ujar Amirudin.

(Baca juga: Simpang Siur Pembunuh Munir)

Lewat dokumen TPF Munir, kata Amirudin, pemerintah sebenarnya punya kesempatan menunjukkan kalau negara mampu menegakkan hukum. Justru, kalau kasus Munir dibuat terus berlarut-larut, bakal membikin publik meragukan kemampuan pemerintah Jokowi dalam penegakan hukum.

"Apakah negara di bawah Jokowi memiliki kemauan menegakkan hukum secara baik atau tidak," ucap dia.

Kemensetneg telah mendaftarkan gugatan atas putusan KIP soal kasus pembunuhan Munir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 1 November 2016. Gugatan teregistrasi dengan nomor perkara 3/G/KI/2016/PTUN-JKT. 

Dalam gugatan tercatat lembaga yang pernah dipimpin Munir yakni Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai termohon. Isi gugatan terkait putusan KIP pada Rabu 10 Oktober 2016.  

KIP dalam putusannya memenangkan gugatan dari pihak mendiang Munir. Komisi meminta pemerintah mengumumkan hasil rekomendasi dari TPF pembunuhan Munir yang terjadi pada 2004 silam.

Kasus pembunuhan Munir terjadi di ujung pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. TPF Munir dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

(Baca juga: SBY Buka Suara soal Dokumen TPF Munir)

Rekomendasi TPF dalam bentuk dokumen sudah diserahkan langsung ke SBY. Namun, hingga masa jabatannya berakhir, SBY tidak mengumumkan hasil dokumen penyelidikan TPF Munir itu.

Pada persidangan di KIP, Kemensetneg mengaku sama sekali tidak memiliki dokumen TPF. Belakangan setelah didesak, SBY mengaku dokumen asli TPF Munir hilang dan akan menyerahkan salinan dokumen TPF ke perwakilan pemerintahan Joko Widodo. 

Pada Rabu, 26 Oktober salinan dokumen TPF secara resmi sudah dikirimkan ke pemerintah Joko Widodo. Namun hingga kini, isi TPF belum juga diumumkan. 

(Baca juga: SBY Telah Serahkan Dokumen TPF Munir Ke Jokowi)


(REN)