KPK Panggil Direktur CV Orija

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 13:44 WIB
ott kpk
KPK Panggil Direktur CV Orija
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Direktur CV Orija, Asmuin. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka YAF (Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Selain Asmuin, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya, yakni PNS Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin Nailan, PNS PU Bina Marga Reza Irdiansyah, dan karyawan swasta Kirman.

Belum diketahui keterkaitan saksi dalam kasus yang menjerat Yan. Kuat dugaan mereka mengetahui tindak pidana aliran uang suap. Pemanggilan saksi dilatarbelakangi dugaan mereka mengetahui, melihat, atau mendengar adanya peristiwa pidana.

Berdasarkan penelusuran, CV Orija merupakan salah satu perusahaan yang menggarap proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Namun, belum diketahui keterkaitan perusahaan tersebut dalam kasus ini.

Sebelumnya, Bupati Yan Anton Ferdian ditangkap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) usai menggelar pengajian keberangkatan ibadah haji. Yan ditangkap di rumahnya, Jalan Lingkar Nomer 1, Banyuasin, sekitar pukul 13.30 WIB.

Pria kelahiran Lampung itu ditangkap terkait kasus korupsi pengadaan proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. Yan meminta uang pada Direktur CV Putra Pratama Zulfikar sebesar Rp1 miliar dengan imbalan akan memberikan satu proyek.

Yan kemudian menghubungi Rustami selaku Kabag Rumah Tangga Pemerintah Kota Banyuasin. "Rustami menghubungai Kadis Pendidikan Umar Usman. Kemudian Umar bersama Sutaryo menghubungi Zulfikar," ujar Basariah, beberapa waktu lalu.

Selain mereka, ada juga Kirman yang berperan sebagai pengepul dana. Kirman bertugas menghubungi pengusaha untuk mencari fulus.

Yan dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kelima tersangka lainnya dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(OJE)