Pakar Hukum Harap MA Tolak Pergantian Ketua DPD Tahun Ini

Deny Irwanto    •    Minggu, 19 Mar 2017 20:54 WIB
pemilihan ketua dpd
Pakar Hukum Harap MA Tolak Pergantian Ketua DPD Tahun Ini
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: Metrotvnews.com/Anggi Tondi Martaon

Metrotvnews.com, Jakarta: Gonjang-ganjing pemangkasan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terus bergejolak hingga saat ini.

Saat ini, uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) yang diajukan empat anggota DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro, dan Marhany Victor Poly Pua masih dilakukan Mahkamah Agung (MA).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar berharap, MA bisa memberikan putusan positif setelah sebelumnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya berharap MA memberikan catatan besar, bahkan menolak jika ada penggantian pimpinan baru. Saya berharap gitu," kata Zainal Arifin dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 Maret 2017.

Zainal berharap pada kebijaksanaan MA dalam mengambil putusan tersebut. Menurut Zainal, di balik putusan masa jabatan menjadi dua tahun enam bulan malah syarat akan kepentingan politik.

"Saya pikir MA harus benar-benar melihat proses yang terjadi dibalik gonjang-ganjing 2,5 tahun, MA jangan sampai hanya melihat tekstual saja. Menurut saya MA melihat secara konteks penuh bahwa ada proses politisasi yang terjadi di balik putusan yang dilakukan serampangan dan tergesa-gesa," jelas Zainal.

Dalam sidang paripurna DPD pada 21 Februari, DPD menyepakati pemberlakukan aturan masa jabatan pimpinan selama dua tahun enam bulan untuk periode ini. Itu berarti masa jabatan pimpinan DPD yang ada saat ini akan berakhir bulan ini.


(SCI)