Hakim PN Semarang Diberhentikan Sementara

Nur Azizah    •    Jumat, 07 Dec 2018 15:35 WIB
Kasus suap hakim
Hakim PN Semarang Diberhentikan Sementara
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Mahkamah Agung RI memutuskan menghentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito. Dia dijadikan tersangka terkait kasus suap putusan praperadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Hakim LST (Lasito) diduga melakukan perbuatan korupsi dan sudah jadi tersangka maka diberhentikan sementara sebagai hakim," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Desember 2018.

Abdullah mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan secara tetap. Ini dikarenakan pengangkatan hakim dilakukan oleh Presiden. 

"Jadi pemberhentian juga harus dilakukan Presiden," ungkap dia.

Baca juga: Suap Hakim PN Semarang Memperburuk Marwah Peradilan

Mahkamah Agung mengutuk keras dan alergi terhadap aparatur yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu tidak hanya merusak citra peradilan tapi juga merusak citra Indonesia di mata dunia. 

"MA tidak memberikan toleransi apa pun bagi yang kena korupsi," tegas Abdullah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan putusan praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik.

Dalam kasus ini, Marzuqi diduga telah menyuap Lasito sebanyak Rp700 juta. Tujuannya, agar status tersangka Marzuqi dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik untuk DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2014, dibatalkan Lasito melalui gugatan praperadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

Baca juga: Kode Suap Bupati Jepara dari 'Disertasi' Hingga 'Halaman'

Atas perbuatannya, Marzuqi selaku pemberi suap dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Lasito selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(REN)