KPK Soroti Anggota DPRD yang Malas Sampaikan LHKPN

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 22 Sep 2016 07:55 WIB
lhkpn
KPK Soroti Anggota DPRD yang Malas Sampaikan LHKPN
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANT/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK menilai ketidakpatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya masih tinggi. Terutama, di kalangan anggota DPRD yang tersebar di Indonesia.

"Terkait LHKPN (laporan hata kekayaan penyelenggara negara), kepatuhan paling rendah itu anggota DPRD," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat dengar pendapat di Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menurut Marwata, tingkat kepatuhannya hanya sebesar 30 persen saja. Sementara itu, yang lain masih lalai melaporkan LHKPN-nya kepada KPK.

"Mereka merasa masih bukan sebagai penyelenggara negara. Ini yang perlu kita jelaskan," ujar Marwata.

LHKPN diketahui wajib disampaikan setiap penyelenggara negara. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mantan Hakim Tipikor ini mengatakan anggota DPR RI kepatuhannya relatif tinggi. Bahkan, Marwata berani mengatakan hampir 100 persen.

"Saat ini, KPK mengelola sekitar 270 ribu LHKPN. (Total) nilai kepatuhan (penyelenggara negara) sampai saat ini sekitar 70 persen," ucap dia tanpa merinci.


(OGI)

Video /