Novanto Disebut Terima Fulus USD1,8 Juta

Faisal Abdalla    •    Kamis, 22 Feb 2018 18:49 WIB
korupsi e-ktp
Novanto Disebut Terima Fulus USD1,8 Juta
Setya Novanto. Antara Foto

Jakarta: Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el), Setya Novanto disebut terima uang sebesar USD1,8 juta. Fulus itu diduga terkait proyek KTP-el. 

Hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan dari rekaman pembicaraan antara mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dengan mantan Direktur PT Biomorf Mauritius Johannes Marliem yang diputarkan Jaksa KPK dalam persidangan. 

Dalam percakapan itu, disebut-sebut nama Asiong dan seseorang berinisial S yang dikatakan sebagai 'bapak' Asiong. Asiong diketahui merupakan julukan Andi Agustinus Narogong. 

"Ada kalimat jatah si Asiong (Andi Narogong) ada di S. Coba jelaskan," kata Jaksa Abdul Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2018. 

"Saya dengan Marliem membicarakan masalah itu, waktu itu kan sudah terjadi, uang saya yang 1,8 itu untuk keperluan si Asiong (Andi Narogong)," jawab Anang. 

"Ya (keperluan) seperti apa?" tanya Jaksa.  

Anang kemudian mengakui uang itu akan diberikan kepada Novanto. 

"Ya ke Pak Setya Novanto," jawab Anang.

Meski begitu, Anang mengaku tak tahu lebih jauh bagaimana uang itu bisa sampai ke Novanto. "Waktu itu Marliem bilang itu urusannya Asiong," jawab Anang. 

Dalam kasus korupsi KTP-el, Novanto didakwa mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan yang melibatkan eks Ketua DPR itu merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu didakwa mendapat jatah USD7,3 juta. Dia juga diduga menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari proyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 


(SCI)