KPK Telaah Justice Collaborator Novanto

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 11 Jan 2018 09:02 WIB
korupsi e-ktp
KPK Telaah Justice Collaborator Novanto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Terdakwa korupsi KTP-el Setya Novanto resmi mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat pengajuan JC Novanto telah diterima penyidik KPK.

"Tadi saya cek (permohonan JC) sudah diajukan ke penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Febri mengatakan, saat ini surat permohonan menjadi JC dari Ketua DPR RI nonaktif itu tengah dipelajari penyidik dan pimpinan KPK. Dia menambahkan ada syarat yang harus dipenuhi Novanto sebelum ditetapkan sebagai JC.

"Tentu nanti akan dibaca dan dipelajari dulu oleh tim dan dibahas brsama. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi," ujar dia.

Firman Wijaya selaku kuasa hukum Novanto mengungkapkan pengajuan JC lantaran kliennya ingin bekerja sama dengan KPK untuk membongkar megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

"Iya saksi pelaku bekerja sama lah. Pastilah akan mengungkap (pelaku lain)," kata Firman.

(Baca juga: Skenario Fredrich Yunadi untuk Selamatkan Novanto)

Justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya tapi bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Penjelasan justice collaborator itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Novanto didakwa mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Atas tindakannya itu negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp2,3 triliun.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu disebut mendapat jatah sebesar USD7,3 juta dan jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari proyek senilai Rp5,8 triliun tersebut.

(Baca juga: KPK Bidik Tersangka Baru Kasus 'Penyelamatan' Novanto)

Dalam dakwaan Novanto, sejumlah pihak juga turut diperkaya dari korupsi proyek milik Kementerian Dalam Negeri tersebut. Mereka yang disebut kecipratan uang haram proyek KTP-el antara lain mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini, mantan Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya.

Kemudian sejumlah pihak swasta yang diuntungkan dalam proyek KTP-el, di antaranya pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, almarhum Johannes Marliem selaku Direktur Biomorf Lone LLC, hingga sejumlah anggota Tim Fatmawati. Ada juga dari pihak swasta yaitu perusahaan anggota Konsorsium PNRI, di antaranya PT Sandipala Arthaputra, PT Quadra Solution, dan PT Mega Lestari Unggul.


 


(REN)