Peredaran Miras Oplosan Bukti Pengawasan Negara Lemah

Siti Yona Hukmana    •    Sabtu, 14 Apr 2018 02:59 WIB
miras oplosan
Peredaran Miras Oplosan Bukti Pengawasan Negara Lemah
Sejumlah sampel barang bukti miras oplosan serta miras ilegal. Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Jakarta: Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menyebut, beredarnya minuman keras (Miras) oplosan bukti lemahnya pengawasan pemerintah. Apalagi, miras oplosan itu sudah banyak memakan korban jiwa.

"Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan oleh pihak aparat keamanan sehingga miras yang seharusnya merupakan barang yang tidak boleh diperdagangkan secara terbuka menjadi barang dagangan yang bebas dibeli dan dikonsumsi oleh siapa pun," kata Zainut seperti dilansir Antara, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Zainut mengatakan, saat ini peredaran miras oplosan di tengah-tengah masyarakat sangat miris. Dia bahkan prihatin dengan gencarnya peredaran miras oplosan itu hingga merenggut banyak nyawa warag di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Hingga Rabu, 11 April 2018 korban miras oplosan di Cicalengka sudah mencapai 157 orang. 45 orang di antaranya dinyatakan tewas setelah menenggak miras tersebut.

Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah kepolisian merazia kios-kios yang diduga menjual miras oplosan tersebut. oleh karenantya Zainut meminta kepolisian menindak tegas produsen atau distributornya. Sehingga, lanjut dia peredarannya dapat dicegah dan dibasmi sampai ke akarnya.

"MUI mengimbau tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah untuk terus melakukan dakwah, kampanye dan sosialisasi tentang bahaya miras," ujar Zainut.

Zainut mengatakan, selain dilarang agama dan haram hukumnya miras oplosan juga membahayakan jiwa manusia. MUI, lanjut dia mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minuman Beralkohol.

Sejauh ini, menurut Amir aturan soal peredaran miras hanya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Permendag tersebut kami nilai sudah tidak lagi memadai sehingga perlu segera dibuat payung hukum yang lebih kuat untuk pengaturannya," pungkas Zainut.


(JMS)