Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan Gubernur Jambi Zumi Zola mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan Zumi yang mengaku tak mendapat surat panggilan dianggap tak masuk akal.
"Saya pribadi menyayangkan sampai tiga kali panggilan seperti ini. Walaupun alasan dia tidak menerima surat panggilan, tetapi KPK punya bukti siapa yang menerima, jam berapa, hari apa, itu ada," kata Tjahjo di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 April 2018.
Tjahjo menjelaskan kepala daerah seharusnya kooperatif dengan penegak hukum. Mereka wajib menghadiri panggilan KPK maupu kepolisian. Apalagi, pejabat berstatus tersangka seperti Zola.
"Intinya harus kooperatif. Setiap dipanggil oleh KPK harus datang, kecuali dia sakit, harus ada bukti surat dokter," tegas Tjahjo.
Baca: KPK Ultimatum Gubernur Zumi Zola
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan imbaun kooperatif tak hanya untuk kepala daerah. Unsur legislatif pun harus menaati itu. Mereka yang membangkang berpotensi dianggap menghalangi penyidikan penegak hukum.
"Saya kira semua kepala daerah, teman-teman DPRD kooperatif lah dengan KPK. Kalau tidak nanti bisa dianggap menghambat penyidikan, dan risikonya anda paham sendiri," ucap Tjahjo.
Gubernur Jambi Zumi Zola tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Zumi Zola yang telah menyandang status tersangka memilih meninjau pelaksanaan ujian nasional SMK di Kota Jambi.
(OJE)
KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Atas Vonis Zumi Zola
KPK masih pikir-pikir untuk mengajukan banding atau tidak atas vonis Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Vonis yang dijatuhi hakim …
Hakim tidak mengabulkan JC yang diajukan Zumi.
Zumi terbukti melakukan gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Zumi dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan penjara.
Hak politik Zumi dicabut selama lima tahun dan wajib membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Prabowo dinilai terus menunjukkan pesimisme.
Dalam sidang lanjutan, jaksa sempat membeberkan rekaman percakapan antara Lucas dan Eddy Sindoro.
Pasalnya, penyidik satgas antimafia bola harus lebih dulu memeriksa pejabat struktural PSSI.
Jokowi serius dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Eddy mengaku dibantu kabur oleh Jimmy bukan Lucas.
Eddy mengaku dibantu Jimmy.
Joko minta diperiksa pada Kamis, 24 Januari 2019.
Tim bakal mendalami hal itu pada pejabat PSSI.
Waketum PSSI Djoko Driyono akan dimintai keterangan terkait kasus pengaturan skor Liga 2 dan Liga 3 di 2018.
Pandangan Merry di kasus Tamin berbau amis.
Irvanto dinilai tak layak dihukum berat.
