Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan Gubernur Jambi Zumi Zola mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan Zumi yang mengaku tak mendapat surat panggilan dianggap tak masuk akal.
"Saya pribadi menyayangkan sampai tiga kali panggilan seperti ini. Walaupun alasan dia tidak menerima surat panggilan, tetapi KPK punya bukti siapa yang menerima, jam berapa, hari apa, itu ada," kata Tjahjo di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 April 2018.
Tjahjo menjelaskan kepala daerah seharusnya kooperatif dengan penegak hukum. Mereka wajib menghadiri panggilan KPK maupu kepolisian. Apalagi, pejabat berstatus tersangka seperti Zola.
"Intinya harus kooperatif. Setiap dipanggil oleh KPK harus datang, kecuali dia sakit, harus ada bukti surat dokter," tegas Tjahjo.
Baca: KPK Ultimatum Gubernur Zumi Zola
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan imbaun kooperatif tak hanya untuk kepala daerah. Unsur legislatif pun harus menaati itu. Mereka yang membangkang berpotensi dianggap menghalangi penyidikan penegak hukum.
"Saya kira semua kepala daerah, teman-teman DPRD kooperatif lah dengan KPK. Kalau tidak nanti bisa dianggap menghambat penyidikan, dan risikonya anda paham sendiri," ucap Tjahjo.
Gubernur Jambi Zumi Zola tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Zumi Zola yang telah menyandang status tersangka memilih meninjau pelaksanaan ujian nasional SMK di Kota Jambi.
(OJE)
Perpanjangan masa penahanan Zumi akan berlaku mulai 8 Juli 2018 mendatang.
Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dipastikan bakal menjalani hari raya Idulfitri 1439 Hijriah di balik jeruji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.
KPK tunggu keseriusan Zumi Zola mengungkap kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemprov Jambi.
KPK bakal menelusuri, sejauh mana keseriusan Zumi membantu mengungkap sengkarut kasus korupsi yang menjeratnya.
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Kemenkumham janji berbenah.
Wahid Husen baru dilantik jadi Kalapas Sukamiskin pada Maret 2018.
Total uang tunai itu ditemukan di tiga lokasi, yaitu rumah WH, dan dari kamar sel FD dan AR.
"Dari info awal, ditaksir satu kamar bernilai Rp200 hingga Rp500 juta,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Total empat orang ditetapkan menjadi tersangka dalam OTT di Lapas Sukamiskin Bandung.
ada warga binaan yang mendapat pelayanan khusus, ada juga saung di area Lapas Sukamiskin.
Istri tersangka coba membuang barang bukti ke sungai di Rantau Utara.
Demokrat yakin peta kontestasi koalisi akan berubah jika gugatan itu dikabulkan.
Diduga, suap berkaitan dengan pemberian remisi, hingga pelayanan bagi terpidana korupsi.
Keterangan Wapres Kalla dapat membantu MK dalam mencari kepastian hukum dalam gugatan tersebut.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
