Ahli: Dokter Bisa Dijatuhi Sanksi Pidana

Damar Iradat    •    Jumat, 11 May 2018 14:15 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Ahli: Dokter Bisa Dijatuhi Sanksi Pidana
Terdakwa kasus merintangi penyidikan korupsi KTP elektronik Bimanesh Sutarjo (kiri) menyimak keterangan saksi Direktur Rumah Sakit Medika Permata Hijau Hafil Budianto Abdulgani (kanan) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/4). Fo

Jakarta: Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Noor Aziz Said menyebut kalangan profesional dapat didakwa jika menghalangi proses penegakan hukum. Bahkan, dokter juga bisa didakwa.

Menurut Noor Aziz, meski dokter memiliki aturan internal dan kode etik, dokter juga bisa dikenakan sanksi pidana. Semua profesi, termasuk dokter, dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Profesional atau bukan, siapa pun kalau menghalangi bisa kena Pasal 21," ujar Noor Aziz saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan terdakwa Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Mei 2018.

Menurut dia, subyek dalam Pasal 21 itu adalah setiap orang. Seorang dokter dapat dikatakan menghalangi proses hukum apabila melakukan tugas yang bertentangan dengan kewajibannya.

Baca juga: Ahli: Merintangi Penyidikan Sama dengan Korupsi

Ia mencontohkan dokter yang merekayasa data medis dan mengetahui jika pasien yang dirawat sedang bermasalah secara hukum bisa dikenakan pidana. Selama perbuatan seseorang memenuhi unsur pidana, tentu ada sanksi hukum.

"Tidak ada alasan penghapusan pidana, sekalipun profesi orang tersebut diatur melalui kode etik dan aturan yang khusus," tegasnya.

Lebih lanjut, Noor Aziz menyatakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 sudah dapat dikenakan kepada pelaku, walaupun upaya menghalangi belum berhasil dilakukan. Dugaan perbuatan pidana dapat disangkakan pada pelaku sejak perbuatan dilakukan.

"Soal berhasil atau tidak, itu adalah akibat, bukan unsur perbuatan pidana. Perbuatan dalam Pasal 21 itu tidak harus tercapai dahulu," ujar dia.

Baca juga: Penerapan Pasal Terhadap Fredrich Dinilai Tepat

Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebelumnya didakwa melakukan tindakan merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Ia diduga bekerja sama dengan advokat Fredrich Yunadi agar Novanto tak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas perbuatannya, Bimanesh didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(MBM)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA