Prasetyo Bantah Jaksa Kasus Ahok Diintervensi

Lukman Diah Sari    •    Jumat, 21 Apr 2017 14:35 WIB
kasus hukum ahok
Prasetyo Bantah Jaksa Kasus Ahok Diintervensi
Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Antara/Bagus Indahon.

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo membantah ada intervensi terhadap jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Pasalnya, tuntutan jaksa dianggap terlalu enteng sebagian pihak. 

"Kejaksaan tak pernah bekerja di bawah tekanan, atau intervensi," tegas Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 21 April 2017. 

Dia menjelaskan, jaksa sempat meminta sidang ditunda untuk menganalisa. Dengan begitu, tuntutan terhadap Ahok bisa lebih komprehensif dan lengkap. Analisa dibutuhkan karena Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 156a dan Pasal 156.

Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penondaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

Sementara itu, Pasal 156 KUHP menyebut, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500."

Prasetyo pun menanggapi santai bila tuntutan kepada Ahok dinilai tidak tepat. Jaksa, kata dia, harus bekerja objektif. 

"Saya katakan sekali lagi, jaksa ini berdiri di posisi subjektif mewakili kepentingan masyarakat. Tapi, sudut pandangnya tetap objektif ya, hitam ya hitam, putih ya putih," tegas dia. 

Baca: Hukum yang Merdeka

JPU menuntut Ahok dengan hukuman percobaan dua tahun dengan masa hukuman penjara satu tahun. Ahok dinilai terbukti sah dan meyakinkan bersalah dalam kontroversi pidatonya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. 
 
"Menjatuhkan pidana Basuki Tjahaja Purnama dengan pidana satu tahun penjara dengan percobaan dua tahun," kata Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 20 April 2017.
 
Arti tuntutan itu, jika selama dua tahun Ahok mengulangi kesalahan, dia akan dimasukkan ke dalam jeruji besi selama satu tahun. Bila selama dua tahun tidak mengulangi kesalahan, Ahok tidak perlu meringkuk di penjara.
 
Jaksa menyebutkan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, ucapan yang disampaikan Ahok berkaitan dengan pengalamannya sejak bertarung di Pilgub Bangka Belitung 2007. Niat politik dalam ucapan itu kemudian muncul kembali di Pilkada DKI 2017.

Atas timbang-timbang itulah, Jaksa menilai ucapan Ahok hanya ditujukan kepada subjek perorang atau para elite politik dalam kontestasi pilkada. "Bukan pada agama," kata jaksa. 

Risikonya, maka Ahok tak dituntut dengan Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Ia lebih dituntut dengan Pasal 156 KUHP saja. 




(OGI)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

5 hours Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA