Pertimbangan Hakim Menolak Praperadilan Hary Tanoe

Arga sumantri    •    Senin, 17 Jul 2017 15:36 WIB
hary tanoesoedibjo
Pertimbangan Hakim Menolak Praperadilan Hary Tanoe
CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Foto: MI/Arya

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Hary Tanoesoedibjo. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat hakim tunggal, Cepi Iskandar, mengambil keputusan itu.
 
Hakim menilai polisi memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Hary sebagai tersangka. Kesimpulan didapat usai memeriksa bukti 52 surat yang diberikan polisi. Hakim juga menilai prosedur hukum selama penyelidikan hingga penyidikan sudah sesuai prosedur jika mengacu pada Pasal 184 KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap).
 
"Maka penetapan tersangka yang dilakukan termohon, adalah sah," kata Cepi saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.
 
Dalam dalil permohonannya, kubu Hary menyatakan, kasus Hary Tanoe mestinya diusut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebab, Hary dijerat Undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Baca: Praperadilan Hary Tanoe Ditolak

Namun, hakim tidak sependapat. Hakim menilai Polri juga berwenang mengusutnya. "Sehingga dalil pemohon itu harus dikesampingkan," ucap Cepi.
 
Kubu Hary Tanoe juga mempermasalahkan terlambatnya penyidik dalam memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Versi Hary Tanoe, SPDP baru diterima pada 20 Juni 2017. Padahal, SPDP sudah terbit sejak 5 Mei 2017.
 
Kubu Hary Tanoe menyantumkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 130/PUU-XIII/2015 sebagai landasannya. Merujuk aturan itu, SPDP mestinya disampaikan sepekan usai terbit kepada pihak terlapor, pelapor, juga pihak terkait.
 
Namun, hakim menolaknya. Alasannya, kubu Hary Tanoe hanya menyantumkan keberatan itu pada poin kesimpulan, namun tidak ada dalam dalil permohonan praperadilan.
 
"Hakim praperadilan berpendapat apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan, berarti permohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bukan perkara yang substansial," ujar Cepi.

Baca: Diperiksa, Jaksa Yulianto Beberkan Ancaman Harry Tanoe 

Hakim Cepi juga menolak gugatan terkait bunyi pesan singkat (SMS) kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hakim menilai gugatan itu tidak relevan jika diuji di Praperadilan, sebab sudah masuk materi pokok perkara.
 
"Hakim praperadilan hanya menguji soal aspek formil, fokusnya di mekanisme pengananan dan tidak masuk pokok perkara," ungkap Cepi.
 
Polisi menetapkan Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka atas kasus dugaan adanya pesan ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui pesan singkat (SMS). Hary pun ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Juni 2017.
 
Jaksa Yulianto melaporkan Hary Tanoe karena merasa terancam menerima SMS 'kaleng' itu. Saat itu, Yulianto sedang menangani kasus dugaan korupsi Mobile-8 yang juga disebut melibatkan Hary.
 
Hary dilaporkan lantaran diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 15 tahun. Laporan Polisi (LP) Yulianto terdaftar dengan Nomor LP/100/I/2016/Bareskrim.




(FZN)

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

8 minutes Ago

Keluarga telah diizinkan untuk membesuk Setya Novanto di Rutan KPK. Istri didampingi dua kolega…

BERITA LAINNYA