Agun Bungkam Soal Proses Penganggaran e-KTP

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 19 Oct 2016 13:20 WIB
korupsi e-ktp
Agun Bungkam Soal Proses Penganggaran e-KTP
Poltikus Golar Agun Gunandjar/ANT/Ismar Patrizki

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa bungkam soal proses penganggaran proyek Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP elektronik). Agun berdalih hal itu sudah masuk materi pembahasan.

"Saya pikir itu substansi materi yang masuk ruang lingkup pembahasan di sekitar anggaran 2011-2012," kata Agun di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).

Anggota Komisi I DPR RI ini juga enggan mengungkap apakah ada komunikasi antara DPR dan Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardjojo, ketika proses pembahasan proyek ini. Ia menilai itu sesuatu yang rahasia.

"Itu bagian yang akan diproses dalam penyidikan ini, saya tidak mau kasih tahu," ucap dia.

E-KTP, tegas Agun, merupakan proyek yang baik untuk mencegah manipulasi pajak. Ia yang pada 2012 menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI sangat mendorong proyek ini bisa sukses.

"Tapi persoalan di luar itu yang terkait dengan hal-hal yang bukan kewenangan DPR, secara tegas, (saya) mengatakan, DPR tidak usah ikut campur dalam masalah lelang," kata dia.

Hari ini, Agun diperiksa sebagai saksi. Agun juga sempat diperiksa KPK, Selasa 11 Oktober.

Kuat dugaan Agun mengetahui aliran uang korupsi tersebut. Namanya pun sempat disebut terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang Muhammad Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu telah menyerahkan data tentang dugaan korupsi pada proyek e-KTP ke KPK, beberapa waktu lalu. Dalam dokumen yang dibawa pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, terdapat sejumlah nama-nama yang diduga ikut terlibat.

Nama dari pihak Pemerintah yang masuk dalam dugaan korupsi e-KTP versi Nazaruddin itu ialah mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, pejabat pembuat komitmen (PPK) Sugiharto, serta ketua panitia lelang e-KTP, Dradjat Wisnu Setiawan.

Sedangkan dari unsur DPR, nama yang terseret antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Anas Urbaningrum, pimpinan Badan Anggaran DPR, yakni Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir dan Olly Dondokambey, serta pimpinan Komisi II DPR antara lain Chairuman Harahap, Arief Wibowo dan Ganjar Pranowo. Pihak swasta dalam proyek e-KTP yang ikut dilaporkan ke KPK ialah Andi Narogong.

Dari laporan Nazaruddin, nama Olly Dondokambey kecipratan USD1 juta, sedangkan Melchias dan Mirwan masing-masing USD500 ribu. Sementara tiga pimpinan Komisi II DPR, yakni Chairuman, Arief, dan Ganjar masing-masing disebut mendapat USD500 ribu.

KPK dalam kasus ini baru menetapkan dua tersangka, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan E-KTP Sugiharto.

Irman dikenakan Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3), Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.

Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


(OJE)

Agus Pasrahkan Solusi soal Banjir ke Tim

Agus Pasrahkan Solusi soal Banjir ke Tim

26 minutes Ago

Agus menegaskan tidak bisa menjelaskan masalah teknis lebih detail. Karena hal itu, lanjut Agus…

BERITA LAINNYA