4 Mahasiswa Menggugat UU MD3 ke MK

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 20 Jun 2017 17:04 WIB
uu md3
4 Mahasiswa Menggugat UU MD3 ke MK
Foto: MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Penolakan terhadap Panitia Khusus Hak Angket KPK terus bergulir. Kali ini, penolakan disampaikan dengan mengajukan judicial review Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahwa para pemohon mengujikan norma yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 yaitu Pasal 79 ayat (3)," kata Victor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2017.

Pasal 79 ayat (3) berbunyi, "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Victor menegaskan pihaknya fokus merujuk frasa "Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah." Dalam hal ini, Victor berpendapat KPK tak masuk dalam norma a quo

"Ini bukan preseden buruk lagi. Tapi sangat buruk. Karena pemahaman terhadap UU yang sebenarnya dijelaskan secara eksplisit, dan dijelaskan lagi dalam penjelasan secara limitatif mengenai lingkup angket itu, dimaknai luas lagi oleh DPR tanpa melakukan perubahan UU," ujar Victor.

Victor menjelaskan, DPR meluaskan sendiri kewenangannya, terlebih upaya itu dilakukan secara lisan. Victor merujuk pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman yang mengatakan hak angket digunakan untuk mengontrol pemerintah secara luas. Dalam arti luas pemerintah adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Kalau DPR memaknai itu pemerintah dalam arti luas, nanti MK, MA, KY, KPU, ketika dia melaksanakan tugasnya karena sebagai pelaksana UU, nanti ketika ada kepentingan yang dirasa merugikan DPR, mereka akan membentuk pansus hak angket lagi," jelas dia.

Victor berpendapat langkah ini akan sangat berbahaya dan mengkhawatirkan. Penegakan hukum ke depan, lanjut Victor, akan rawan diintervensi kepentingan politik.

"Konsep negara hukum ini akan menjadi rusak oleh kepentingan dan permainan politik di DPR," ucap dia.

Penggugat UU MD3 adalah Achmad Saifudin Firdaus (mahasiswa UGM), Bayu Segara (mahasiswa UGM), Yudhistira Rifky Darmawan (mahasiswa Universitas Sahid), dan Tri Susilo (mahasiswa UNS).

"Terkait legal standing, kami sementara menggunakan pemohon principal sebagai pribadi. Karena KPK itu lembaga yang ditugaskan memberantas korupsi. Kalau KPK dengan mudah diintervensi, ini akan memperlemah dan memperkecil pengembalian keuangan negara," ujar dia.

Artinya untuk kepentingan KPK, lanjut Victor, setiap individu memiliki legal standing. Apalagi mereka yang membayar pajak dan para pemohon ini sebagai mahasiswa merasa dirugikan dengan norma yang diajarkan dalam kelas dengan praktik di lapangan.

"Dalam permohonan, kami minta skala prioritas. Agar MK bisa menegaskan bahwa seperti yang sudah ditegaskan dalam UU MD3 Pasal 79 ayat (3) dan dalam penjelasan sudah limitatif dijelaskan," tandas dia.

DPR menggunakan hak angket atas KPK antara lain untuk menyelidiki dugaan ada anggota Dewan yang menekan Miryam S. Haryani dalam kapasitas sebagai saksi kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Sejauh ini, KPK tak menggubris pansus hak angket. Buktinya, KPK tak menghadirkan Miryam di gedung Parlemen untuk diperiksa pansus hak angket, kemarin.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas menilai hak angket untuk KPK inkonstitusional. Penggunaan hak angket dianggap menabrak sejumlah aturan.

Klik: Asosiasi Pakar Tata Negara Sebut Angket KPK Ilegal

Ketua APHTN-HAN Mahfud MD mengatakan, tujuan, objek, hingga subjek hak angket DPR kali ini salah sasaran. Menurut dia, DPR tak berwenang menyelidiki proses hukum di KPK. Dia menduga, hak angket KPK digulirkan tanpa memerhatikan Pasal 79 ayat 3 dan Pasal 201 ayat 2 UU MD3.

Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 disebutkan bila hak angket digunakan untuk penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan lembaga pemerintah atau eksekutif. "Sedangkan KPK itu bukan lembaga pemerintah," tegas Mahfud.

Klik: Benny Sebut Kajian Akademik Terkait Hak Angket KPK Keliru

 


(TRK)