Over Kapasitas Penjara tak Bisa Diselesaikan dengan Satu atau Dua Langkah

Putri Anisa Yuliani    •    Jumat, 19 May 2017 08:58 WIB
kerusuhan penjara
Over Kapasitas Penjara tak Bisa Diselesaikan dengan Satu atau Dua Langkah
Menkumham Yasonna Laoly--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Masalah kelebihan kapasitas rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas) tak bisa diselesaikan dengan satu atau dua langkah. Persoalan klasik ini harus diselesaikan melalui serangkaian sistem.

Sistem ini pun sudah ia sampaikan kepada presiden melalui Sekretariat Negara. "Sudah saya sampaikan kepada Setneg untuk disampaikan kepada presiden agar mendapat rekomendasi-rekomendasi," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat ditemui di kantor Kemenkumham, Kamis 18 Mei 2017.

Yasonna mencontohkan langkah redistribusi warga binaan. Redistribusi sulit dilakukan, karena kelebihan kapasitas hampir seluruh rutan dan lapas. "Di mana-mana kan memang penuh jadi mau dipindahkan kemana pun sama saja," ujarnya.

Ia menerangkan sistem redistribusi nantinya akan dikaitkan dengan tahapan lain. Seperti remisi atau pengurangan masa tahanan dan penggantian hukuman pidana, dengan kerja sosial yang sudah diajukan melalui revisi KUHP.

"Jadi nanti semua langkah dan tahapan itu membentuk sistem. Saya juga ingin ada sistem teknologi informasi mengenai lapas yang lebih memadai," tukasnya.

Dia mengatakan, sistem yang ada saat ini tidak berjalan maksimal. "Sekarang sudah ada tapi kurang maksimal. Saya ingin lebih ditingkatkan lagi," ungkapnya.

Baca: Penyebab Lapas di Indonesia Over Kapasitas

Sebelumnya, Institut for Criminal Jistice Reform (ICJR) mencatat kerusuhan di lapas atau rutan hampir terjadi setiap tahun. Solusi dari pemerintah hanya dua; membangun lapas atau rutan baru dan mempercepat pemberian pembebasan bersyarat.

"Tetapi sebetulnya mengatasi itu tidak bisa hanya mengandalkan dua solusi itu saja. Yang paling penting bagaimana menekan penghuni sehingga sesuai dengan jumlah kapasitasnya," ujar peneliti ICJR Anggara Suwaju, dalam NSI, Senin 15 Mei 2017.

Baca: Pungli di Lapas Imbas dari Over Kapasitas

Kondisi lapas yang over kapasitas, tak pelak menimbulkan persoalan lain, yang paling klasik adalah pungutan liar.

Penelitian yang dilakukan ICJR pada 2014 menyebut setidaknya keluarga narapidana harus merogoh kocek Rp600 ribu hingga Rp5,5 juta per bulan untuk keperluan di lapas. Biaya itu dikeluarkan untuk membeli sejumlah keperluan narapidana, transport, hingga biaya ketika berkunjung ke lapas.

Ketua Badan Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP), Hasanuddin Massaile, mengatakan jumlah lapas di Indonesia dari 33 provinsi terdapat 497 unit. Kapasitasnya 119.706 jiwa. Faktanya saat ini lapas itu dihuni lebih dari 183.291 narapidana.


(YDH)