Indonesia akan Patuhi Putusan Sidang Arbitrase Internasional

Dheri Agriesta    •    Rabu, 13 Jun 2018 18:47 WIB
satelit
Indonesia akan Patuhi Putusan Sidang Arbitrase Internasional
Brigjen Totok Sugiharto (kanan) saat sertijab menjadi Kapuskom Kemenham. Foto: Dok. Kementerian Pertahanan

Jakarta: Kementerian Pertahanan mengikuti proses Sidang Arbitrase Internasional di London terkait gugatan operator satelit Avanti Communication atas penunggakan biaya peminjaman satelit Artemis. Kapuskom Kemenham Brigjen Totok Sugiharto menegaskan, pemerintah akan mematuhi putusan yang dikeluarkan.

"Pemerintah RI akan berusaha melaksanakan keputusan yang akan dikeluarkan Sidang Arbitrase Internasional di London dalam waktu dekat ini," kata Totok melalui pesan singkat yang diterima Medcom.id, Rabu, 13 Juni 2018.

Kemenhan berharap penyelesaian masalah ini berjalan dengan baik dan cepat. Kemenhan telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini sesuai prosedur yang berlaku.

Baca: Digugat Operator Satelit, Indonesia Terancam Rugi Ratusan Miliar

Totok menegaskann, Sidang Arbitrase Internasional di London belum mengeluarkan putusan terkait masalah ini. Kementerian Pertahanan baru menghadiri sidang pertama di London.

"Kemungkinan keputusan tersebut akan dikeluarkan dalam dua minggu ini," kata Totok.

Totok memastikan Kementerian Pertahanan berhasil mempertahankan slot orbit 123BT buat Indonesia. "Hingga tahun 2020," pungkas Totok.

Pada 9 Agustus 2017, Avanti Communications Limited mengajukan gugatan arbitrase melawan Kementerian Pertahanan Indonesia. Gugatan itu dilayangkan karena Pemerintah Indonesia tak mampu membayar sisa biaya penyewaan satelit Artemis.

Pada 6 Juni 2018, Avanti mengeluarkan rilis yang menyebut Sidang Arbitrase Internasional London telah mengeluarkan putusan terkait kasus ini. Berdasarkan info yang mereka dapat dari internal lembaga arbitrase itu, Indonesia diminta membayar denda sebesar USD20.075 juta. Indonesia diberi tenggat waktu hingga 31 Juli 2018.





(AZF)