KPK Tolak Permohonan JC Zumi Zola

Damar Iradat    •    Kamis, 08 Nov 2018 17:20 WIB
ott anggota dprd jambi
KPK Tolak Permohonan JC Zumi Zola
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Zumi Zola - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum yang diajukan Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola. Syarat JC dinilai belum memenuhi syarat. 

Jaksa pada KPK Iskandar Marwanto mengatakan, permohonan Zumi ditolak lantaran politikus PAN itu pelaku utama dalam perkara gratifikasi maupun suap. Padahal, salah satu syarat JC yakni pemohon bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut.

"Terhadap permohonan JC terdakwa, penuntut umum berpendapat permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan," kata Jaksa Iskandar saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 8 November 2018.

Selain itu, jaksa menilai keterangan Zumi baik dalam proses persidangan maupun proses pemeriksaan di KPK belum signifikan untuk membongkar keterlibatan pihak lain. Kendati demikian, keterangan Zumi selama ini cukup berguna dan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu aspek keringanan tuntutan hukum untuk Zumi.

Zumi sebelumnya dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara. Ia dinilai telah terbukti menerima gratifikasi dengan total Rp44 miliar serta terbukti menyuap pihak DPRD Provinsi Jambi sebesar Rp16,4 miliar.

(Baca juga: Zumi Zola Mengaku Terima Alphard dari Pengusaha)

Dalam perkara gratifikasi, Zumi diyakini telah menerima gratifikasi total Rp44 miliar. Ia menerima uang gratifikasi melalui Apif Firmansyah senilai Rp34,639 miliar, dari Asrul Rp2,770 miliar dan USD147.300.

Tidak hanya itu, Zumi juga mendapat mobil Toyota Alphard bernomor polisi D 1043 VBM yang berasal dari Asrul. Zumi juga menerima pemberian uang melalui Arfan Rp3,068 miliar dan USD30 ribu serta SGD100 ribu.

Zumi diyakini melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, dalam perkara suap, Zumi dinilai telah terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi sejumlah Rp16,4 miliar. Uang itu untuk memuluskan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Dalam kasus suap, Zumi diyakini melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.






(REN)