KPK Sebut Bupati Nganjuk Terlampau Nekat

Lis Pratiwi    •    Kamis, 26 Oct 2017 18:55 WIB
kasus korupsi bupati nganjuk
KPK Sebut Bupati Nganjuk Terlampau Nekat
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu, 25 Oktober 2017 (MTVN/Lis Pratiwi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan menilai aksi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terlampau nekat. Sebelum tertangkap tangan di Jakarta, Taufiqurrahman sempat berurusan dengan KPK.

Basaria menjelaskan, Taufiq belum sepenuhnya bebas dari kasus korupsi yang menjeratnya tahun 2009 lalu. Kendati status tersangkanya dibatalkan pengadilan, kasus itu masih diselidiki Kejaksaan Negeri Nganjuk. 

“Nekat banget, baru selesai praperadilan, baru selesai ke kejaksaan, bahkan masih dilakukan penyelidikan,” kata Basaria saat konferensi pers di gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 26 Oktober 2017.

Taufiq tertangkap tangan oleh penyidik KPK pada Rabu, 25 Oktober 2017. Penangkapan tersebut terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Taufiq ditangkap di salah satu kamar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, tepat sehari usai bertemu presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Basaria, presiden sebetulnya telah mewanti-wanti para kepala daerah untuk tidak korupsi.

Baca: KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Bupati Nganjuk

“Sudah diperingatkan oleh presiden. Memang pelakunya yang salah. Kita juga bingung (alasan Taufiq korupsi). Kalau kenapanya nanti tanya yang bersangkutan,” imbuh Basaria.

Taufiq diketahui sempat berurusan dengan komisi antirasuah atas dugaan pidana korupsi lima proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 2009. Taufiq pun ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Desember 2016. 

Lima proyek itu yakni; pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilit Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mblora di Kabupaten Nganjuk.

Taufiq kemudian mengajukan praperadilan. Pada 6 Maret 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima sebagian permohonan Taufiq dan membatalkan status tersangkanya.

Pada 13 September 2017, pimpinan KPK melimpahkan sejumlah berkas perkara ke Kejaksaan Agung, termasuk kasus Taufiq yang sebelumnya mereka tangani.

Taufiq bersama empat lainnya ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan oleh KPK. Lima orang tersebut terjerat kasus dugaan suap jual beli jabatan. 

Baca: 15 Orang Ditangkap KPK dalam OTT Bupati Nganjuk

Empat orang lainnya yang ditetapkan tersangka bersama Taufiq yakni; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar (IH), Kepala SMPN 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi (SUW), Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mukhammad Bisri (MB) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto (H).

Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan oleh KPK pada Rabu, 25 Oktober 2017. Setelah diperiksa, diketahui, modus mereka adalah penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk.

Saat melakukan OTT, penyidik mengamankan uang sebanyak Rp298.020.000. Rinciannya, dari tangan IH sebanyak Rp149.120.000 sedangkan dari tangan SUW sebanyak Rp148.900.000

Atas perbuatannya, Mukhammad Bisri dan Harjanto sebagai tersangka suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Sementara itu, Taufiq, Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 




(DMR)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA