KPK Ultimatum Fredrich

Juven Martua Sitompul    •    Jumat, 12 Jan 2018 16:04 WIB
korupsi e-ktp
KPK Ultimatum Fredrich
Advokat Fredrich Yunadi - ANT/Hifidz A Mubarak.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Fredrich Yunadi dan tim kuasa hukumnya untuk tidak memperlambat proses hukum kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el. KPK masih berharap Fredrich kooperatif terhadap panggilan penyidik.

"Rencana pemeriksaan etik tentu tidak boleh juga menunda apalagi jika sampai memperlambat proses hukum," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Fredrich melalui kuasa hukumnya, Sapriyanto Refa menegaskan, tidak akan memenuhi panggilan KPK dengan dalil proses pemeriksaan kode etiknya di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) masih berjalan. Dia meminta KPK tidak memanggilnya sampai proses pemeriksaan oleh Peradi rampung.

Baca: Fredrich Yunadi Tak Penuhi Panggilan KPK

Febri mengatakan, pihaknya sangat menghormati pengusutan pelanggaran kode etik tersebut. Tapi, ia tak mau pengusutan itu menggangu proses hukum di lembaga Antirasuah.

"Kami hargai proses etik yang berjalan," ujar dia.

Febri mengatakan, pihaknya masih menunggu iktikad baik dari mantan kuasa hukum Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-el itu untuk hadir diperiksa sebagai tersangka pada hari ini.

"KPK masih menunggu FY datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kami tunggu sampai sore ini," kata dia.

KPK menetapkan Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Novanto.

Fredrich dan Bimanesh diduga memanipulasi data medis Novanto agar dirawat dan bisa menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017 lalu. Tak hanya itu, Fredrich pun diduga kuat telah mengatur RS Medika Permata Hijau sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(AZF)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA