Pengadaan Alutsista TNI Diaudit

   •    Rabu, 11 Oct 2017 05:58 WIB
alutsista
Pengadaan Alutsista TNI Diaudit
Anggota BPK Harry Azhar Azis/ANT/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa mulai mengaudit pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI oleh Kementerian Pertahanan, mulai tahun ini. Anggota BPK Harry Azhar Azis mengatakan, sebelumnya BPK sama sekali tak diperkenankan mengaudit pengadaan alutsista.

"Audit (alutsista) masih berjalan. Kami memilah-milah mana (data) yang kategori rahasia negara. Sebelumnya, ada larangan dari Panglima TNI atau Kemenhan agar kami tidak memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp23 triliun," kata Harry seperti dilansir Media Indonesia, Rabu 11 Oktober 2017.

Harry menjelaskan, tak diperbolehkannya auditor BPK memeriksa aset negara bisa menimbulkan opini disclaimer. Penjelasan itu akhirnya bisa diterima Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Bila ada hal menyangkut rahasia negara, BPK tidak memublikasikannya. Pelaporannya kami buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya," ucap dia.

Audit alutsista berawal dari pengadaan helikopter AW101 senilai US$55 juta (Rp742 miliar) di awal 2017. Dalam sebuah rapat dengan Komisi II DPR, baik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo maupun Menhan Ryamizard Ryacudu saling mengklaim tidak tahu-menahu pembelian helikopter yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp220 miliar tersebut.

Harry mengatakan, hasil audit terhadap aset negara bisa saja menemukan berbagai penyimpangan. "Hanya implikasi. Kami tidak dapat memastikan ada atau tidaknya (penyimpangan)."

Kontrol negara

Direktur Imparsial Al Araf menilai pengadaan peralatan amat strategis itu bak terjadi di ruangan gelap yang sarat praktik patgulipat anggaran. Pengadaan pun sulit disentuh penegak hukum.

"Oleh karena itu, Presiden harus mengembalikan kontrol pengadaan alutsista itu kepada negara," ujar Al Araf.

Sementara itu, pengamat kemiliteran Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan legal standing BPK mengaudit pengadaan alutsista di Kemenhan tersebut.

"Berdasarkan info, BPK mengaudit atas permintaan Panglima TNI. Ini lucu. Apa kaitannya panglima sebagai kuasa pengguna anggaran meminta pengguna anggarannya diaudit?" ungkap Connie.

Keinginan bersih-bersih yang digaungkan, tegas Connie, seharusnya dimulai TNI. "Perbekalan itu salah satu yang harus diaudit. Banyak orang selalu ignore padahal ini besar. Setelah itu baru audit Mabes TNI."

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Supiadin A.S. mengakui audit BPK terhadap alutsista sah-sah saja. "BPK berhak mengaudit untuk melihat kerugian. Hanya, perlu diterangkan soal resistensi Panglima dan Menhan sehingga BPK mendapat izin audit dari Presiden."

Menhan Ryamizard Ryacudu sekali lagi meminta institusi yang terlibat polemik pembelian senjata membuang jauh-jauh ego demi keutuhan NKRI. "Saya prihatin atas polemik (senjata) karena telah menjadi tontonan publik."


(OJE)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA