Dua Direktur Tersangka Kasus Suap RSUD Barabai Diperiksa KPK

Muhammad Al Hasan    •    Selasa, 13 Feb 2018 12:44 WIB
ott kpk
Dua Direktur Tersangka Kasus Suap RSUD Barabai Diperiksa KPK
Ilustrasi: Tersangka korupsi. Foto: Medsom.id.

Jakarta: Direktur Utama PT Putera Dharma Raya sekaligus Ketua (nonaktif) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Fauzan Rifani, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga memintai keterangan Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit.

Dua tersangka itu akan diusut soal kasus suap pengadaan pekerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP di RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten Sungai Hulu Tengah. Pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

"Para saksi akan diperiksa untuk tersangka ALA (Abdul Latif)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Selasa, 13 Februari 2018.

Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka dan tiga orang lainnya karena diduga menerima gratifikasi. Penerimaan hadiah atau janji itu diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Tengah, 2017.

Abdul ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Fauzan Rifani dan Abdul Basit. Ketiganya diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto, tersangka lainnya.
   
Suap itu diduga sebagai komitmen fee proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, dan VIP di RSUD Damanhuri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Komitmen fee yang diberikan kepada tiga tersangka lainnya diduga sebesar Rp3,6 miliar.

Baca: Bupati Hulu Sungai Tengah Diduga Terima Suap Rp3,6 Miliar

Dari hasil pemeriksaan, KPK menyebut pemberian pertama sebesar Rp1,8 miliar dilakukan Donny pada rentang waktu September-Oktober 2017. Pemberian kedua sebesar Rp1,8 miliar pada 3 Januari 2018. Terakhir, Donny mentransfer uang komisi untuk Fauzan Rifani sejumlah Rp25 juta.

Atas tindakannyaa, Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit disangkakan melanggar Pasal 12 huruf 3 atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-l Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Donny sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.




(OGI)