Tidak Mau Bayar Ganti Rugi, Tukar Remisi

   •    Kamis, 02 Nov 2017 06:57 WIB
remisi
Tidak Mau Bayar Ganti Rugi, Tukar Remisi
Ilustrasi hukum/MTVN/Rakhmat Riyandi

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana tidak mengatur secara detail subsider ganti rugi. Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan pelaku yang tidak membayar ganti rugi itu akan kehilangan hak mendapat remisi.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani menyebut yang penting dalam pemenuhan ganti rugi ialah kemauan dan kemampuan si pelaku. Jika pelaku mampu, tapi tidak ada kemauan, perlu ada sanksi pengganti.

"Kalau pelaku enggak mau bayar, bisa dilakukan dengan tidak diberikan remisi," usul Lies seperti dilansir Media Indonesia, Kamis 2 November 2017.

LPSK memiliki peranan. LPSK akan menyurati pengadilan agar memerintahkan segera membayar bila pelaku tak juga menunaikan kewajiban pembayaran.

Tidak hanya itu, LPSK berperan meyakinkan korban bahwa mereka berhak mengajukan ganti rugi. Hal itu dilakukan karena biasanya korban enggan mengajukan ganti rugi tersebut.

Ada beberapa alasan, antara lain korban tidak mau berurusan dengan proses peradilan atau korban pernah menerima uang damai dari pelaku.

"Kenyataannya ada korban yang menolak, dan LPSK tidak bisa memaksakan," ujar Lies.

Kepala Unit Kerja Sama Satgas Teroris dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung Nana Riana sependapat dengan usulan subsider berupa pencabutan hak mendapatkan remisi bagi pelaku yang tidak membayarkan ganti rugi. Pun, hukuman pengganti bisa diperluas ke pencabutan hak asimilasi atau bebas bersyarat.

Presiden Joko Widodo menandatangani PP No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana pada 16 Oktober 2017. PP itu merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Hasan mengatakan aturan PP itu mengurangi beban keluarga yang merawat anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pihak korban bisa mengajukan restitusi sebelum atau setelah putusan pengadilan.


(OJE)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA