KPK Dalami Keterlibatan Bupati Kebumen

Yogi Bayu Aji    •    Senin, 17 Oct 2016 15:45 WIB
ott kpk
KPK Dalami Keterlibatan Bupati Kebumen
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik keterlibatan Bupati Kebumen H.M. Yahya Fuad. Sebagai kepala daerah, dia diduga tahu soal dugaan suap di Kebumen yang baru dibongkar KPK.

"Sedang kami dalami," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (17/10/17).

Alex tak ingin berandai-andai soal kemungkinan pemeriksaan Yahya. Pasalnya, KPK juga masih mencari informasi keterlibatan masing-masing pihak. "Itu bila bukti cukup kuat, pasti kita proses," papar dia.

Dia memastikan, penelusuran KPK terhadap kasus suap di Kebumen belum berhenti. Salah satunya membongkar sepak terjang Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group Hartoyo.

"Kami kembangkan misalnya dia bekerja di mana saja sih. Kalau dia ternyata bekerja tidak hanya Kebumen, di tempat lain ada kerjaan lain, kami akan lihat apakah hal yang sama dilakukan perusahaan itu ketika peroleh kerja di tempat lain," jelas dia.

KPK menangkap Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri H. di rumah seorang pengusaha di Kebumen, Sabtu, 15 Oktober. Penyidik menyita Rp70 juta dari tangan politikus PDI Perjuangan itu.

KPK kemudian mencokok Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo dari kantornya. Penyidik KPK lalu menyebar ke lokasi lain di Kebumen.

Empat orang berhasil diciduk. Mereka ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Hartono, serta pegawai PT OSMA Group di Kebumen, Salim.

Yudhy, Sigit, Adi, Dian, Hartono, dan Salim kemudian dibawa ke Gedung KPK di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Yudhy dan Sigit sebagai tersangka, sedangkan empat orang lainnya masih berstatus saksi.

Keduanya diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Pada APBD Perubahan 2016, Dinas mendapatkan alokasi dana Rp4,8 miliar untuk pengadaan buku, alat peraga, serta teknologi informasi dan komputer.

Belakangan, ada kesepakatan antara tersangka dengan pengusaha dari Jakarta untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan. Tersangka dijanjikan fee 20 persen dari Rp4,8 miliar dana di Dinas Pendidikan bila proyek teralisasi. Akhirnya, pengusaha sepakat memberikan Rp750 juta kepada tersangka.

Yudhy dan Sigit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK kemudian memburu Direktur Utama PT OSMA Group Hartoyo. Dia diduga memerintahkan Salim, bawahannya yang menjalankan anak usaha OSMA Group di Kebumen, buat menyuap pihak terkait proyek di Dinas Pendidikan.

"Harap beliau secepatnya melaporkan diri ke KPK, datang ke KPK. Sekarang beliau dicari kerjasama dengan Polri, lebih baik beliau serahkan diri ke KPK atau ke kantor polisi terdekat," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif, Minggu 16 Oktober.


(OJE)