Pemerintah Harus Cari Dokumen TPF yang Resmi

Astri Novaria    •    Senin, 17 Oct 2016 03:36 WIB
kasus munir
Pemerintah Harus Cari Dokumen TPF yang Resmi
Ilustrasi. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, jika dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir pernah diserahkan langsung kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005. Dengan begitu, dipastikan dokumen tersebut ada di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Ya, kalau memang pernah diserahkan langsung pasti ada di Setneg," ujar Syarief, lewat pesan singkat, Jakarta, Minggu (16/10/2016).

Menurutnya, jika dokumen TPF tidak ada di Kementerian Sekretaris Negara, artinya pihak Setneg tidak rapih dalam penyimpanan dokumen. "Lebih baik minta lagi ke Tim Pencari Fakta kalau memang tidak ada," tandasnya.

Adapun, dalam dokumen yang beredar tersebut, terdapat rekomendasi agar kepolisian menyidik secara mendalam peran sejumlah nama yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk membunuh Munir.

Munir meninggal dunia pada 7 September 2004, dua jam sebelum pesawat Garuda dengan penerbangan GA-974 mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam, Belanda, dalam penerbangan dari Bandara Changi, Singapura.

Secara terpisah, anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu berharap Kejaksaan Agung segera menelusuri dokumen TPF kasus Munir sehingga dapat diungkapkan ke publik. Ia juga berharap Kejaksaan tidak berlama-lama dalam menelusuri dokumen tersebut.

"Presiden sudah perintahkan Kejagung untuk menelusuri dokumen tersebut. Jadi harus ditemukan dan dibuka seterang-terangnya. Jangan juga berlama-lama harus ada batasannya, jangan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sebab ingatan masyarakat masih kuat dengan kasus ini," ujarnya.

Terlebih, sambung dia, Kejagung memiliki banyak perangkat yang dapat dimanfaatkan untuk menelusuri keberadaan dokumen resmi kasus tersebut. Perihal dokumen yang beredar, menurutnya itu hanya sebatas informasi saja. Menurut Masinton, tidak ada alasan Kejagung mengabaikan kasus itu.

"Kejagung dia kan memiliki banyak instrumen. Dia institusi Negara. Nah, harus memaksimalkan, harus telusuri dokumen resminya bukan yang tidak jelas sumbernya. Kan hasil kerja TPF tersebut juga diserahkan secara resmi ke Setneg dan Presiden saat itu. Harusnya ada pencatatannya. Jika ada novum baru dari hasil TPF segera dibawa ke pengadilan," tandasnya.

Presiden RI Joko Widodo telah meminta Jaksa Agung M Prasetyo untuk menangani kasus tersebut. Namun saat hendak dimintai keterangannya hingga kini pihak Kejaksaan Agung belum ada yang merespon.
(ASTRI NOVARIA)


(HUS)

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

12 hours Ago

Djarotberjanji akan memperbesar puskesmas dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.

BERITA LAINNYA