KPK Telusuri Aliran Suap Dirjen Kemenhub

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 11 Oct 2017 14:08 WIB
ott di kemenhub
KPK Telusuri Aliran Suap Dirjen Kemenhub
Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri sumber suap yang diterima Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono. Diduga, ada sejumlah pihak menyuap Tonny selain mereka yang terjaring dalam operasi tangan tangan (OTT).
 
Penyidik akan memeriksa Direktur PT Indominco Mandiri, Leksono Poeranto. Dia diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan.
 
"Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka APK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Baca: Dirjen Hubla Mengakui Kerap Didatangi Pengusaha 

Berdasarkan penelusuran, PT Indominco Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang batu bara. Belum diketahui kaitan Leksono dengan kasus itu, diduga bos perusahaan itu mengetahui rentetan praktik suap tersebut.
 
Selain Leksono, penyidik juga memanggil Ketua Pekerjaan Pengerukan alur Pelayaran Tanjung Emas Semarang TA 2017 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Mas, Hesti Widiyaningsih, serta Kabid Pelatihan Pusbag SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, yang juga mantan Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Perhubungan Laut, Wisnoe Wihandani.
 
"Kemudian Ignatius Martanio, Jatmiko, dan Boby Agusta, PNS KSOP Kelas 1 Tanjung mas Semarang juga dimintai keterangan untuk tersangka yang sama," ujar Febri.

Baca: Dirjen Hubla Mengakui Ada Mafia Perhubungan Laut
 
Tak hanya saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan silang terhadap kedua tersangka yaitu Tonny dan Adiputra. "APK diperiksa sebagai saksi untuk ATB, sebaliknya ATB diperiksa untuk APK," kata Febri.
 
Tonny selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sementara Adiputra pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(FZN)