Respons Sekjen DPR terhadap Pelaporan di KPK

Ilham wibowo    •    Selasa, 14 Nov 2017 15:39 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Respons Sekjen DPR terhadap Pelaporan di KPK
Plt Sekjen DPR Damayanti. Foto: MTVN/Ilham Wibowo.

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Damayanti membantah dirinya bersekongkol merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini dia lontarkan menanggapi pelaporan terhadap dirinya di KPK.

"Saya belum membaca (laporan dirinya ke KPK). Jadi jangan dipanjangin. Sekretariat Jenderal (DPR) tidak ada unsur politik," kata Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 14 November 2017.

Damayanti adalah pejabat yang menandatangani surat ketidakhadiran Novanto saat dipanggil penyidik KPK pada Senin, 6 November 2017. Ia meyakini, apa yang dilakukannya sesuai dengan tahapan administrasi. 

Surat, kata dia, sah terbit karena telah dikaji secara hukum oleh Ketua Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk. "Pokoknya gini, kami Sekretariat Jenderal (DPR) tidak terlibat dengan kasus siapapun," ungkap Damayanti.

Dia pun tak mau menanggapi lebih jauh ihwal laporan tersebut. Ia tak ingin berpolemik dengan penerbitan surat yang dikirim DPR ke KPK. "Karena kalau saya jawab nanti diputar-putar, tambah panjang. Lebih baik saya tidak komentar," ucap dia.

Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Pendukung KPK melaporkan Damayanti serta kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi dan Sandy Kurniawan, ke KPK. Mereka dituding menghambat dan merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el).

Fredrich disebut menyarankan Novanto agar tidak memenuhi panggilan sebagai saksi untuk ketiga kalinya. Dia berdalih, sebelum memanggil kliennya, KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, Novanto juga disebut memiliki hak imunitas yang tidak dapat dituntut penegak hukum.

Baca: Fredrich Dilaporkan Atas Dugaan Menghalangi Penyidikan KTP-el

Sementara itu, Damayanti dianggap merintangi penyidikan karena menandatangani surat ketidakhadiran Novanto saat dipanggil KPK pada Senin 6 November 2017. Surat itu dinilai masuk dalam ranah tindak pidana merintangi penyidikan, tidak hanya perorangan tapi menggunakan institusi negara, DPR.

"Karena DPR menyurati KPK menyatakan bahwa Setya Novanto tidak bisa hadir karena membutuhkan izin Presiden," kata perwakilan Perhimpunan Advokat Pendukung KPK Petrus Selestinus di Gedung KPK, Jakarta, Senin 13 November 2017.




(OGI)