Novanto Diminta Jalani Proses Hukum

M Sholahadhin Azhar    •    Selasa, 14 Nov 2017 00:31 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Novanto Diminta Jalani Proses Hukum
Ketua DPR Setya Novanto/MI/Susanto

Jakarta: Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR Syarif Alkadrie meminta Ketua DPR RI Setya Novanto mau menjalani proses hukum. Novanto tak perlu mengulur waktu dengan menunggu izin Presiden terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

"Saya kira ini (proses hukum) dilewati saja. Pak Novanto lakukan saja," kata Syarif di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin 13 November 2017.

Syarif menilai Novanto dapat kembali mengajukan praperadilan. Hal itu jika Novanto merasa tidak adil atau ada proses yang janggal dalam pengusutan kasus ini.

"Praperadilan saja. Cuma saya minta jangan bawa-bawa Presiden," ucap dia.

Novanto sudah tiga kali absen dari pemeriksaan penyidik KPK sebagai saksi. Novanto menolak diperiksa kasus dugaan korupsi KTP-el, selama KPK belum mengantongi izin dari Presiden.

KPK sebelumnya resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(DHI)