Politikus PKB Divonis Sembilan Tahun Penjara

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 15 Nov 2017 17:00 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Politikus PKB Divonis Sembilan Tahun Penjara
Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, Rabu, 15 November 2017. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepada politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin. Musa juga wajib membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Hakim Mas'ud saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

Baca: Musa Zainuddin Didakwa Terima Suap Rp7 M

Dalam amar putusannya, hakim menilai Musa terbukti secara sah menerima suap Rp7 miliar atas proyek pembangunan jalan wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
Uang itu diterima dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Uang diberikan agar PT Cahaya Mas Perkasa ditunjuk sebagai pelaksana proyek-proyek tersebut.
 
Penerimaan uang itu dianggap sebagai kompensasi karena Musa telah mengusulkan proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp56 miliar dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku senilai Rp52 miliar.
 
Tak hanya menjatuhkan vonis penjara, Musa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara terkait uang yang diterimanya sebesar Rp7 miliar. "Kedua, menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar," tegas Hakim Mas’ud.
 
Majelis mengatakan, jika kewajiban itu tidak dibayarkan dalam satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, negara akan melelang harta benda Musa. Namun bila nilai harta benda itu kurang dari kewajiban yang telah ditentukan, hukuman Musa akan ditambah selama satu tahun penjara.

Baca: Musa Zainuddin Minta KPK Jerat Pejabat Kementerian PUPR

Majelis Hakim menilai, perbuatan Musa tidak mendukung upaya pemerintah yang giat memberantas korupsi. Sebagai anggota DPR, Musa merusak citra lembaga dan tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat.
 
Anggota Komisi V DPR itu pun dianggap berbelit-belit dan tidak mau berterus-terang. Kemudian, perbuatan Musa membuktikan check and balances antara legislatif dan eksekutif belum berjalan secara efektif.
 
Musa juga belum mengembalikan uang suap yang diterima. Musa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 


(FZN)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

4 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA