Indikasi Suap untuk Biaya Politik Siti Masitha Didalami

Damar Iradat    •    Rabu, 01 Nov 2017 21:48 WIB
ott kpk
Indikasi Suap untuk Biaya Politik Siti Masitha Didalami
Wali Kota nonaktif Tegal Siti Mashita Soeparno/ANT/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan suap kepada Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Masitha Soeparno. Salah satu yang didalami yakni uang suap tersebut diindikasikan bakal digunakan sebagai modal Siti Masitha dan Amir Mirza Hutagalung maju dalam Pilkada serentak tahun 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, untuk mendalami indikasi tersebut, penyidik memanggil sejumlah saksi, salah satunya Ahmad Firdaus Muhtadi selaku tim sukses Masitha dan Amir Mirza. Selain menjadi timses keduanya, Firdaus diketahui juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal.

"Penyidik mendalami bagian dari dugaan pembiayaan kegiatan safari politik tersangka," ungkap Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 November 2017.

Baca: Kronologis Penangkapan Wali Kota Tegal oleh KPK

Selain itu, penyidik juga memeriksa seorang karyawan swasta Edi Susanto. Untuk pemeriksaan Edi, penyidik mendalami dugaan aliran dana dan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Tegal.

Dalam perkara ini, Masitha dan Amir disebut mengumpulkan uang suap sejak Januari hingga Agustus 2017. Uang yang mereka kumpulkan dari suap tersebut berjumlah Rp5,1 miliar.

Sejumlah uang tersebut diduga bakal digunakan Masitha untuk maju pada Pilkada Serentak 2018. Masitha dan Amir diketahui merupakan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Tegal.

Jika dirinci, penerimaan suap kepada keduanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, terkait dugaan suap pengelolaan pelayanan dana kesehatan sejumlah Rp1,6 miliar. Dan kedua, uang Rp3,5 miliar diterima Mashita diduga berasal dari fee proyek di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal dalam rentang waktu yang sama. Pemberian uang diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan kepala dinas.

Masitha dan Amir Mirza harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(AZF)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

55 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA