PNS Dinas Pertanahan Kukar Mengaku tak Kenal Abun

Faisal Abdalla    •    Rabu, 16 May 2018 22:12 WIB
gratifikasi bupati kutai rita widyasari
PNS Dinas Pertanahan Kukar Mengaku tak Kenal Abun
Terdakwa Bupati Kutai Kartanegara non aktif Rita Widyasari (kiri) memerhatikan pernyataan saksi dalam sidang lanjutan di Gedung Pengadilan Tipikor, Bungur, Jakarta Pusat, Rabu (16/5). (Foto: MI/Susanto).

Jakarta: PNS staf administrasi Dinas Pertanahan Kutai Kartanegara (Kukar), Siti Aminah mengaku tak mengenal Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (GSP) Hery Susanto Gun alias Abun. Abun diduga menyuap bupati nonaktif Kukar, Rita Widyasari terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar. 

"Saya di Administrasi Pertanahan dari 2009 sampai 2016 akhir," kata Siti di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu 16 Mei 2018. 

Siti mengaku saat menjadi pegawai administrasi di Dinas Pertanahan dirinya bertugas meregister permohonan izin, menceklis permohonan izin, hingga membuat draf SK izin lokasi. 

Baca juga: Dua PNS Kukar Bersaksi di Persidangan Bupati Rita

Ia mengakui sempat mengurus surat permohonan perizinan untuk PT SGP yang dipimpin Abun. Namun ia mengaku tak pernah berhubungan langsung dengan Abun. 

"Perusahaan sawitnya tahu. Dengan Pak Hery (Abun) tidak kenal," bebernya.

Meski begitu, ia tak memungkiri mengenal pegawai PT SGP, Timothius Mangintung. Ia mengaku berhubungan dengan Timothius saat PT SGP mengajukan permohonan izin perkebunan. 

"Beliau ini sering urus administrasi ke Dinas Pertanahan," ungkapnya.

Baca juga: Anak Buah Rita Makan Gratis saat Abun Urus Izin

Direktur Utama PT SGP Hery Susanto Gun alias Abun dituntut 4,5 tahun penjara. Abun dinilai terbukti menyuap Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar. 

Akibat kasus ini, Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin didakwa menerima gratifikasi uang sejumlah Rp469 miliar. Uang itu diterima Rita terkait perizinan pelaksana proyek pada dinas-dinas di Kabupaten Kukar. 

Rita dan Khairudin didakwa melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.


(HUS)