Presiden Teken Perpres Rencana Aksi HAM

Antara    •    Selasa, 17 Apr 2018 13:09 WIB
hak asasi manusia
Presiden Teken Perpres Rencana Aksi HAM
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat 'Diskusi Isu Aktual Ekspos Aksi HAM' di Jakarta, Rabu (25/11/2017). Foto: MI/Panca Syurkani

Jakarta: Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015. Perpres berisi tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2015-2019.

"Presiden menandatangani perpres itu dengan pertimbangan bahwa Ranham 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM)," demikian bunyi keterangan tertulis Sekretariat Kabinet melalui laman resminya, Selasa, 17 April 2018.

Atas pertimbangan tersebut, pada 10 April 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 75 Tahun 2015 tentang Ranham Tahun 2015-2019.

Melalui Perpres itu, Presiden merevisi susunan Sekretariat Bersama Ranham dengan memasukkan Kementerian Luar Negeri sebagai anggota Sekretariat Bersama selain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Sekretariat Bersama Ranham dikoordinasikan oleh menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia," demikian bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres itu.

Perpres menyatakan Ranham dilaksanakan melalui Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Sekretariat Bersama Ranham.

Aksi HAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perpres ini.

Dalam Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2018 ini (sebelumnya Lampiran II Perpres Nomor 75/2015) tercantum Aksi HAM 2018-2019 oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Baca: Pemerintah Diminta Membuat Rencana Aksi Nasional terkait Lumpur Lapindo

Aksi HAM tersebut di antaranya:
1. Optimalisasi Koordinasi Pelaksanaan Aksi HAM di lingkup kementerian dan lembaga yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga di lingkup Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Kemaritiman, dengan penanggung jawab masing-masing Menko. Dan ukuran keberhasilannya adalah tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari masing-masing kementerian/lembaga.

2. Optimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dengan penanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melibatkan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua dan Papua Barat.

Perpres juga menyebutkan ukuran keberhasilan aksi tersebut adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Aksi HAM di Pemerintah Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal II Perpres Nomor 33 Tahun 2018. Perpres diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 11 April 2018.




(UWA)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA