Suryadharma Ali Puas dengan Kesaksian JK

Damar Iradat    •    Rabu, 11 Jul 2018 13:50 WIB
suryadharma ali
Suryadharma Ali Puas dengan Kesaksian JK
Wakil Presiden Jusuf Kalla (bersaksi dalam sidang PK Suryadharma Ali Rabu,11 Juli 2018/ANT/Wibowo

Jakarta: Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali puas dengan keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di sidang peninjauan kembali (PK) yang ia ajukan ke Mahkamah Agung (MA). Keterangan JK akan memperkuat posisinya sebagai pemohon PK.

Dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018, JK memberikan keterangan soal penggunaan dana operasional menteri (DOM). Suryadharma yang divonis bersalah telah menyalahgunakan DOM itu menilai keterangan JK membuat semua pihak memahami penggunaan DOM.

"Pak JK adalah atasan saya langsung, mengerti apa tugas-tugas menteri dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan dana operasional menteri. Jadi saya merasa cukup apa yang telah beliau berikan keterangan pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak," kata Suryadharma usai sidang.

Baca: JK Sebut Penggunaan Dana Operasional Menteri Fleksibel

Suryadharma juga menegaskan ia divonis berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.03/PMK 06.2006. Padahal, aturan itu diperbaiki dan diganti menjadi PMK No.268/PMK.05/2014.

"PMK Tahun 2006 itu sudah dicabut, jadi saya diadili oleh PMK yang mati," tegas Suryadharma.

Suryadharma sebelumnya divonis menyelewengkan dana haji 2010-2013. Ia juga dihukum bersalah telah menyalahgunanakan DOM.

Selama menjadi menteri, DOM yang dibiayai lewat APBN itu digunakan Suryadharma Ali untuk hal-hal pribadi, seperti biaya pengobatan anak sebesar Rp12,4 juta, ongkos transportasi liburan ke Singapura bersama keluarga dan ajudan Rp95.375.830.

Dana tersebut juga digunakan untuk membayar biaya pengurusan visa, membeli tiket pesawat, pelayanan di bandara, transportasi, dan akomodasinya bersama keluarga dan ajudannya ke Australia Rp226.833.050.

Suryadharma Ali disebut mendapat keuntungan untuk diri sendiri mencapai Rp2,23 miliar, memperoleh hadiah selembar potongan kain ka'bah (kiswah), serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal (sekitar Rp53,9 miliar). Jumlah itu berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara dari BPKP.


(OJE)