KPK Yakin Pengusutan Kasus Miryam tak Menabrak Hukum

Arga sumantri    •    Rabu, 17 May 2017 17:39 WIB
korupsi e-ktppraperadilan
KPK Yakin Pengusutan Kasus Miryam tak Menabrak Hukum
Miryam S. Haryani. Antara Foto/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakinkan proses hukum terhadap Miryam S. Haryani sudah tepat. Pengusutan kasus pemberian keterangan palsu oleh Miryam tak perlu menunggu vonis kasus korupsi KTP elektronik.

Anggota Biro Hukum KPK Evi Laila Kholis mengatakan, dalam aturan tidak ada ketentuan mengikat bahwa kalau mengusut perkara serupa Miryam harus menunggu vonis kasus korupsi KTP-el.

"Kalau memang ada, ditunjukkan ke kami bahwa itu harus menunggu (vonis hakim)," kata Evi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei 2017.

Klik: Ahli: Keterangan Palsu Miryam Mestinya Diusut Usai Pengadilan KTP-el

Evi membantah kasus serupa Miryam jadi yang pertama diproses KPK. "Ada beberapa sebelum vonis saat persidangan. Jadi tidak semuanya. Dan semua kasus itu sekarang putusannya sudah inkrah," ucap Evi.

Perkara sebelumnya, kata dia, barang tentu jadi acuan KPK bertindak terhadap Miryam. Maka dari itu, KPK mantap menerapkan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor tentang dugaan pemberian keterangan tidak benar atau palsu kepada Miryam.

"Pasal 22 dalam Undang-Undang KPK sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK," ucapnya.

KPK menyangka Miryam melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini diterapkan buntut dari pencabutan BAP Miryam saat bersaksi di pengadilan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Penggunaan Pasal ini, jadi salah satu alasan Miryam menggugat KPK ke pengadilan. Kubu Miryam menilai KPK tidak berwenang mengusut kasus berkaitan pasal itu. Terlebih, perkara inti kasus yang saat ini menjerat Miryam, yakni korupsi e-KTP, masih bergulir di pengadilan.


(TRK)