Perppu Bisa Digugat ke Pengadilan

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 15:45 WIB
perppu pembubaran ormas
Perppu Bisa Digugat ke Pengadilan
Jimly Asshiddiqie. Foto: Metrotvnews.com/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai sudah menjadi produk hukum. Namun, masyarakat masih bisa membatalkan dengan menggugat perppu tersebut ke pengadilan.

"Perppu ini sudah jadi produk hukum setara UU," kata pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Jimly menyebut setidaknya ada tiga institusi yang bisa membatalkan perppu. Pertama, dengan mengajukan uji materi atas perppu tersebut ke Mahkamah.

Kedua, melalui DPR agar menolak pengesahan Perppu tersebut. Namun, ia memperkirakan proses di DPR akan memakan waktu berlarut-larut.

"Jangan menunggu DPR sampai perppu menimbulkan korban," kata Jimly.

Baca: Jimly Asshiddiqie: Perppu Ormas Produk Kontroversial

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menilai seandainya perppu itu digunakan untuk membubarkan ormas HTI, mereka masih bisa menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan pemerintah itu.

"HTI punya hak untuk melawan di pengadilan PTUN. Jangan dianggap ini tanpa mekanisme pengadilan," ucapnya.

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.


Baca: Penerbitan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Kediktatoran

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.




(AZF)