KPK Ancam Jerat Perintang Penyidikan Suap Meikarta

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 16 Oct 2018 01:21 WIB
kasus suapott kpk
KPK Ancam Jerat Perintang Penyidikan Suap Meikarta
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (tengah) didampingi dua petugas KPK menunjukkan barang bukti kasus korupsi perizinan proyek pembangunan Meikarta di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Pius Erlangga/MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pihak lain untuk tidak merusak bukti, mempengaruhi saksi-saksi, atau berupaya menghambat proses penegakan hukum. KPK tak segan menjerat perintang proses penyidikan kasus dugaan suap pemberian pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

"Perlu kami ingatkan bahwa risiko pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Dalam kasus suap itu, KPK sudah menetapkan sembilan tersangka. Mereka yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

KPK meminta kepada pihak-pihak yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri. "Kami sekali lagi mengharapkan kepada khalayak ramai agar yang belum (diamankan) NR segera menyerahkan diri di kantor KPK," ucap dia.




(AZF)