Korporasi Diminta Terapkan Pencegahan Korupsi

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 06 Dec 2018 13:05 WIB
pencegahan korupsi
Korporasi Diminta Terapkan Pencegahan Korupsi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (tengah) didampingi dua petugas KPK menunjukkan barang bukti kasus korupsi perizinan proyek pembangunan Meikarta di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Pius Elangga/MI

Jakarta: Korporasi diminta dapat memanfaatkan buku 'Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha', yang diluncurkan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, kemarin. Pimpinan korporasi harus menjalankan komitmen antikorupsi di perusahaannya.

"Jadi harus dilaksanakan, tidak cukup hanya nanti, PT a, b, c, kami sudah menyusun sesuai arahan KPK, di atas kertas tertulis, tapi dia masih menyuap," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 6 November 2018.

Laode mengingatkan soal peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Melalui regulasi itu, penegak hukum dapat menjerat korporasi sebagai tersangka. Bahkan, kewenangan KPK menyeret korporasi sebagai pesakitan tertuang dalam Undang-Undang Tipikor.

Laode menyebut hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan perusahaan. Sejak 2004 hingga saat ini ada 200 pihak swasta, mulai dari pimpinan perusahaan hingga level bawah yang dijerat KPK.

Baca juga: KPK Bidik Lippo Group di Korporasi

Empat korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Empat perusahaan itu yakni PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha.

"Rasanya enggak adil dong kalau KPK sudah menindak tapi belum ada panduan agar tidak terjerembab," kata Laode.

Menurut Laode, perusahaan yang nantinya menerapkan panduan pencegahan korupsi ini bisa memberikan peringatan kepada oknum yang mengajak bermain curang. Penerapan itu diyakini membuat perusahaan semakin dipercaya publik.
 
"Jadi kalau diajak, bisa bilang wah enggak boleh nih, nanti saya lapor KPK nih, kan otomatis mereka oknum langsung mundur," pungkasnya.


(AZF)